Pemerintah propinsi Jawa Timur, masih meng-konstruksi Perubahan APBD tahun 2019, bagai “sekoci” penyelamatan anggaran. Pagu anggaran Belanja Langsung, akan lebih kecil dibanding Belanja Tidak Langsung. Sampai tahun anggaran tahun 2017, paradigama ke-APBD-an “wajib” meng-konstruksi Belanja Langsung lebih dominan. Postur APBD Perubahan Jawa Timur 2019, bagai pertanda masih lesunya perekonomian nasional.
Perubahan APBD Jawa Timur 2019 dikonstruksi naik Rp 4,465 trilyun (13,3%), dibanding APBD awal (Rp 33,519 trilyun). Belanja Langsung memperoleh porsi minoritas, sebesar Rp 11,929 trilyun (sekitar 32,22%). Sedangkan Belanja Tidak Langsung mencapai Rp 25,748 trilyun (sekitar 67,78%). Penambahan APBD, terutama akan digunakan menambah pagu hibah, sebesar Rp 1,22 trilyun. Serta menambah Belanja Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten, kota, dan Pemerintah Desa, sebesar Rp 2,764 trilyun
Tim anggaran propinsi mengajukan pagu senilai Rp 37,985 trilyun(pada sisi Belanja Daerah). Selama dua pekan ini, DPRD propinsi Jawa Timur membahasnya secara maraton pada tingkat komisi, fraksi, hingga Badan Anggaran. Akan berakhir (disahkan) pada 26 Agustus. Karena pada akhir bulan (Agustus) sudah dilaksanakan pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024. Boleh jadi, pembahasan di tingkat Komisi, dan Badan Anggaran DPRD, akan terdapat tambahan alokasi.
Meng-konstruksi Belanja Langsung lebih kecil (32,22%), tidak selamanya keliru. Terutama manakala diasumsikan perekonomian daerah (propinsi) terdampak pelambatan perekonomian nasional. Padahal saat ini, perekonomian nasional mulai menunjukkan tren pertumbuhan positif. Antara lain dibuktikan dengan penurun suku bunga acuan BI (Bank Indonesia) menjadi 5,75%. Bahkan digagas penurunan lagi menjadi 5,5% pada awal tahun 2020.
Begitu pula catatan BI tentang capital inflow (arus uang masuk ke Indonesia sebagai investasi), cukup deras.Sampai Juli 2019 mencapai Rp 170,1 trilyun, terutama disokong portofolio SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp 98,5 trilyun. Tanda-tenda perbaikan ekonomi ditunjuk pada larisnya SUN. Pemerintah menawarkan sebesar Rp 15 trilyun. Tak dinyana, disambut antusias investor. Sampai tercatat penawaran lebih dari Rp 55 trilyun.
Tetapi pidato presiden terpilih (Jokowi) sukses meyakinkan investor, dengan tren pertumbuhan positif investasi. Diantaranya, tekad melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yakni dengan membangun akses “sayap” jalan tol. Artinya, akan terdapat jalan negara (non-tol) yang dibangun. Terutama jalan menuju sentra produksi (pertanian), dan pertambangan. Juga akses menuju tujuan wisata. Dus, daerah-daerah juga akan didorong membangun infrastruktur.
Diantaranya tiga proyek infrastruktur “mercusuar” yang akan diguyurkan ke Jawa Timur.Yakni, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TN-BTS), koneksitas Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Serta refinery di Tuban. Sepantasnya, pemerintah propinsi Jawa Timur menggenjot pembangunan infrastruktur pendukung di tiga kawasan proyek mercusuar. Terutama sektor perhubungan (transportasi darat dan perairan).
Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Jawa Timur 2019, diperkirakan mencapai Rp 33,408 trilyun. Terkumpul dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 18,193 trilyun, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sisanya ditopang Dana Perimbangan APBN 2019, sebesar Rp 14,975 trilyun. Sokongan APBN berupa DAU (gaji pegawai negeri) hampir Rp 4 trilyun. Serta DAK (berupa proyek) senilai Rp 7,9 trilyun.
Meng-konstruksi APBD dengan dominan Belanja Tidak Langsung, bukan sembarang teori. Melainkan seyogianya dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Bahkan perlu mendengar advis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sehingga ke-mayoritas-an Belanja Tidak Langsung, seyogianya tidak berlangsung lama. Cukup hanya sesekali (pada masa transisi). Jika jajaran tim eksekutif (gubernur baru) telah mantap, maka postur APBD bisa kembali pada dominan Belanja Langsung.
——— 000 ———
