Ketua Bawaslu Lamongan: Jika Tak Netral, ASN Terancam Sanksi

Bawaslu saat sosialisasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara di hotel Mahkota Lamongan.(Alimun Hakim/Bhirawa).

Lamongan,bhirawa 
Aparat Sipil Negara ( ASN) bakal dijerat hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 15 juta, jika ikut melakukan kampenya bersama calon legislatif maupun calon presiden.
Hal tersebut diungkapkan komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Miftahul Badar.
Menurutnya, ASN harus bersikap netral dalam Pemilu 2019.Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dijelaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Bukan hanya ASN, kepala desa juga tak boleh ikut serta dalam kampanye Pemilu caleg dan capres.
“Jika ditemukan ada ASN dan kepala desa yang mengarahkan ke seorang calon, maka akan dikenakan pidana. Penjara satu tahun, denda Rp 15 juta untuk ASN dan Rp 12 juta untuk kepala desa,” ucap Badar usai melakukan sosialisasi Netralitas ASN di Mahkota,Jumat (23/11) .
Ia menjelaskan, aturan itu dibuat agar para ASN dan kepala desa bisa fokus untuk bekerja. Mereka tak terlibat dalam politik praktis, meski memiliki hak politik.
“Silakan saja jika punya pilihan, tapi jangan sampai terlibat ke politik praktis. Misal mengarahkan warga memilih seseorang calon. Mengimbau pilih satu calon saja tidak boleh,” Jelasnya.
Pihaknya juga mengaku ada laporan dari warga jika menemukan ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye dan Bawaslu telah menindak laporan satu ASN Lamongan yang diketahui tidak netral.
“ASN yang terlibat jadi tim sukses, lakukan kampanye, giring ke calon tertentu, imbau, apalagi laksanakan pertemuan akan dijerat pidana,” ujarnya.
Badar menguraikan pihaknya telah melakukan sosialisasi aturan tersebut kepada ASN dan para kades. Ia berharap aparatur pemerintah itu bisa memahami Undang-undang.
“Ancaman hukumannya tidak main-main. Kami juga selalu minta bantuan masyarakat untuk mengawasi. Jangan takut melapor jika ada pelanggaran yang terjadi,” katanya.
Soal adanya satu ASN yang melanggar , Badar menjelaskan,Satu ASN tak netral yang di temukan ini, Bawaslu sudah menindak dengan mengirimnya Ke Pusat.”Temuan terkait adanya satu ASN yang terlibat , sudah di proses di pusat” Kata Badar tanpa menyebut identitas ASN yang melanggar.
Sementara soal pelanggaran pemilu  terbanyak hingga saat ini adalah pelanggaran administratif.
Dari data Bawaslu Lamongan tercatat Hampir 1000 Pelanggaran administratif soal APK yang tidak sesuai dengab aturan. Namun , pelanggaran
Dari data rincian yang di sebutkan Bawaslu terkait update Rekapitulasi APK dalam giat Jumat bersih (16/11) yang di rangkum dari 26 Panwascam yang telah mengirimkan Laporanya adalah Baliho sebanyak 782 , Spanduk 32 buah , Billboard 1 buah , Umbul – umbul 6 buah dan Stiker dan APK sejenisnya 174 buah
Total Sementara  seluruh APK yang ditertibkan di 26 kecamatan  hingga adalah 995 dengan rasio 433 titik lokasi pasang. “Kemungkinan juga bertambah, Karena terbanyak adalah pelanggaran administratif.Dari data Bawaslu Lamongan saat ini sudah tercatat Hampir 1000 Pelanggaran administratif soal APK yang tidak sesuai denganaturan. Namun , pelanggaran itu sudah kami tertibkan” Pungkasnya. [mb9]

Tags: