Firli Bahuri
Surabaya, Bhirawa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan sindiran terhadap kepala daerah agar tidak menyiapkan amplop kosong di ruang kerjanya. Hal itu sebagai upaya agar kepala daerah berhati-hati dan jauh dari kemungkinan tindakan korupsi.
Hal tersebut diungkapkan Firli di sela Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pembangunan Tahun 2020 Regional I di Surabaya, Rabu (4/3). “Jangan ada amplop kosong di kantor karena kalau ada tamu datang, malah ingin mengisi dan memberikannya. Kepada tamu yang menghadap kepala daerah harus menghilangkan harapannya untuk mendapatkan uang setelah meninggalkan ruangan,” katanya.
Selain tidak disediakan amplop, Firli juga menyarankan kepala daerah tidak gegabah melihat ada proposal permohonan pendanaan di meja kerjanya. Adanya proposal di meja kerja bisa menjadi pintu masuk korupsi sehingga diharapkan agar dibahas secara terbuka pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
“Kalau kepala daerah terima proposal, dari mana dia bisa penuhi? Biasanya menghubungi sekdanya, lalu kepala dinas dan rekanan. Nah, disitulah cikal bakal terjadinya korupsi,” tuturnya.
Firli juga mengatakan, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya dari berapa banyak koruptor yang ditangkap. Tetapi juga ditandai tiga hal. Yakni, munculnya budaya anti korupsi, adanya kesadaran pada seluruh birokrasi untuk tidak melakukan korupsi serta terbentuknya sistem yang menutup celah korupsi.
“Bapak dan ibu kepala daerah telah dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin. Mari mulai sekarang bangun budaya anti korupsi dan jangan titipkan budaya korupsi pada generasi muda,” tuturnya.
Terkait percepatan pembangunan di tingkat daerah, Firli memastikan KPK akan bersama sama mengawal upaya percepatan pembangunan nasional. Hal itu ditandai dengan adanya perencanaan di daerah berjalan dengan baik. “Percepatan juga harus dilakukan perbaikan birokrasi yang akan mengawali dan mengawaki seluruh program pemerintah. Bangun birokrasi yang memiliki budaya anti korupsi dan pencegahan anti korupsi,” pungkas Firli. [tam]
