Kinerja Legeslatif Berjalan Baik

Drs H A Halim Iskandar MPd

Drs H A Halim Iskandar MPd
Pada 2018, Provinsi Jatim mempunyai gawe besar berupa Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Kegiatan besar tersebut diklaim tidak mempengaruhi kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim. Selama 2018 DPRD Jatim diklaim telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu yang dijadikan acuan adalah capain fungsi Legislatif.
Ketua DPRD Jatim, Drs H A Halim Iskandar MPd mengatakan, kinerja anggota Dewan Jatim mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selama 2018, DPRD Jatim bersama Pemprov Jatim telah menyelesaikan 14 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Jumlah ini setara dengan 52 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu 28 Raperda. Dibandingkan tahun 2017, hanya mampu menyelesaikan 42 persen target Penyusunan Perda.
“Ini kalau diukur 52 persen untuk kinerja Legislatif, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi tahun 2018 ada pelaksanaan Pilgub. Jadi bisa dikatakan DPRD Provinsi Jatim melaksanakan tugas dengan baik,”ujar politisi PKB.
Adapun sejak 2014-2018, DPRD Jatim sudah menyepakati 68 peraturan daerah. Adapun di tahun depan, dewan sudah menetapkan sebanyak 24 rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Program Pembahasan Peraturan Daerah (Propemperda) Jawa Timur tahun 2019. Rinciannya, 11 raperda berasal dari usulan DPRD Jatim, sedangkan 13 Raperda usulan dari Pemprov Jatim.
Dia mengingatkan, jika 2019 adalah tahun politik. Selain itu, masa jabatan Anggota DPRD akan berakhir pada Agustus 2019. “Praktis hanya ada delapan bulan untuk menyelesaikan target ini. Sehingga kami berharap bulan Januari sudah melaksanakan pembahasan raperda di masa persidangan pertama,” ungkapnya.
Halim menambahkan, selain mampu menyelesaikan pembahasan perda DPRD Jatim juga sudah menetapkan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Jatim, diantara 18 persetujuan bersama, 31 Keptuusan Pimpinan dan 58 Keputusan DPRD.
Untuk pengaduan masyarakat di tahun 2018, sebanyak 121 aduan yang terdiri dari aduan langsung sebanyak 21 buah. Sedangkan aduan masalah via surat menyurat sebanyak 100 buah. “Aduannya beraneka macam mulai dari tenaga kerja, pertanian, pertanahan dan masalah sosial lainnya,” pungkasnya. [iib]

Rate this article!
Tags: