Komisi II DPR RI Kunjungi KPU Jatim

KPU Jatim, Bhirawa
Khawatir pelaksanaan Pileg 2014 di Jatim amburadul,  Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor KPU Jatim. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam ini, Komisi II  menanyakan tentang kesiapan ke KPU Jatim menggelar Pemilu Legislatif (pileg) tahun 2014.
Dasar dari kunjungan itu dikarenakan seluruh komisioner KPU Jatim saat ini masih baru. Terlebih lagi, di pilihnya Jatim dikarenakan merupakan barometer politik nasional.
Rindoko Dahono Wingit Anggota Komisi II KPU RI menjelaskan, proses pileg sudah berlangsung sebelum rekrutmen anggota KPU Jatim. Dengan tidak adanya komisioner yang lama, pihaknya sangat resah. “Mengenai tanggung jawab logistik. Ini khan ada peralihan dari komisioner yang lama ke yang baru. Tentu kita sangat resah apakah proses peralihan itu, berjalan lancar,” kata Rindoko saat hearing dengan KPU Jatim, Senin (10/3)
Ini mengacu pada KPU Kaltim yang komisionernya juga baru. Mereka baru dilantik dua bulan yang lalu. Dampaknya, proses pileg menurutnya berlangsung amburadul. “Untunglah di Jatim lebih baik daripada di Kaltim yang amburadul. Di sini komisionernya terlihat kompak. Khusus mengenai logistik amburadul tidaknya khan juga di pengaruhi hubungan dan komunikasi antar komisioner,” terangnya
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa mengenai logistik seperti segel surat suara, ia akan berkoordinasi dengan KPU RI agar secepatnya bisa selesai. Sedangkan, mengenai logisltik yang lainnya, pihaknya berharap agar segera terdistiribusi ke KPU Kabupaten/kota. “Hasil hearing ini nantinya akan kita kaji ulang dan memberikan rekomendasi kepada KPU RI selaku mitra kerja dari komisi II DPR RI,” ucapnya
Selain itu, Rindoko juga mengomentari soal kemungkinan adanya Penyimpangan – penyimpangan yg terjadi dengan sistem suara terbanyak. Ini lantaran pertarungannya sangat ketat. Tidak hanya caleg di external partai melainkan juga pertarungan di internal partai. “Kerasnya pertarungan memperebutkan kursi di legislative memungkinkan peluang terjadinya praktik money politic sangat masif,” lanjutnya.
Sementara itu, Komisoner KPU Jatim Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Dewita Hayu Shinta mengatakan distribusi logistik masih dilakukan bertahap. Logistik yang sudah 100% sampai di KPU kabupaten/kota adalah kotak dan bilik suara. “Kotak dan bililk suara tambahan ini dari kertas karton. Kalau yang lama dari aluminium,” ujarnya disela kesibukan menerima kunjungan Komisi II DPR RI di kantor KPU Jatim kemarin.
Menurut Sisin, panggilan akrab Dewita Hayu Shinta, kotak suara tambahan yang didistribusikan sebanyak 30.949 buah. Jumlah itu setara dengan 9% dari kebutuhan total di Jatim yang berjumlah 340.296 kotak suara. Kotak suara tambahan itu didistribusikan untuk 16 kabupaten/kota. Diantaranya adalah Tulungagung, Kediri, Malang, Madiun, Nganjuk, Sidoarjo, dan Pasuruan.
Sedangkan bilik suara tambahan yang didistribusikan sebanyak 61.247 buah atau setara dengan 17% dari total kebutuhan bilik suara yang sejumlah 341.619 buah. Bilik suara tambahan itu didistribusikan untuk 19 kabupaten/kota, diantaranya Tulungagung, Kediri, Blitar, Lumajang, dan Jember. “Kotak dan bilik suara tambahan yang kertas karton ini untuk TPS perkotaan atau tempat yang mudah dijangkau. Kalau daerah terpencil atau rawan akan dipakai kotak dan bilik lama yang terbuat dari aluminium,” terang perempuan lajang asal Srengat Blitar ini.
Terkait dengan surat suara, Sisin mengungkapkan seluruh kabupaten/kota sudah menerimanya. Namun memang masih ada yang belum lengkap. Diantaranya adalah Kabupaten Pasuruan yang sampai sekarang belum menerima surat suara untuk DPRD kabupaten/kota. “Jumlah surat suara rusak masih kami rekapitulasi. Beberapa hari lagi baru bisa kami umumkan,” kata mantan Ketua Umum Kohati PB HMI 2008-2010 ini. [cty]