Komisi IX DPR RI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas III

Kanan kekiri ; Hary Susanto Saleh Daulay, Angger Yuwono dan Anshori Siregar

Jakarta, Bhirawa.
Komisi IX DPR RI bertekad akan memperjuangkan iuran BPJS Kesehatan tidak naik. Khususnya peserta mandiri yang jadi peserta kelas III. Sebab peserta mandiri kelas III adalah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Apabila iuran BPJS Kesehatan tetap naik, Komisi IX akan menyelenggarakan Pansus ataupun Panja.
“Kenaikan iuran akan semakin membebani  masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu Komisi IX telah minta Kementerian Kesehatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan  untuk mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP kelas III,” papar Wakil Ketua DPR RI Anshori Siregar dalam diskusi forum legislasi dengan tema “Bagaimana Solusi Perpres BPJS” , Selasa sore (12/11). Nara sumber, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Anshori Siregar (PKS), dan anggota Komisi IX Saleh P Daulay (PAN), Aktuaris dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Angger Yuwono, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS Hery Susanto.
Anshori menganjurkan pada pemerintah agar melaksanakan tanggung jawabnya kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Seperti  RS  yang bekerja sama dengan pemerintah. Kewajiban  yang harus segera dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan adalah membayar defisit sekitar Rp 21 triliun. Diperkirakan defisit sampai akhir tahun 2019 mencapai  Rp 32 triliun hingga Rp 33 triliun. Komisi IX mengingin kan pemerintah melaksanakan hasil rekomen dasi-rekomendasi Panitia Kerja, yang sebelum nya telah digelar Komisi IX.
“Kami telah minta Kemen Kesehatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, untuk mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta mandiri PBPU dan BP kelas III. Kami juga mendesak BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk mem- finalisasi data cleansing sisa data PBI. dan menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia. Selamat – lambatnya tanggal 18 Desember 2019,” tutur Anshori.
Dia mengingatkan pemerintah agar melunasi tunggakan klaim Rumah Sakit mitra kerja BPJS di seluruh Indonesia. Perlu pula merevisi Permen Kesehatan nomor 34/2007 tentang Akreditasi RS. Khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk ber- afiliasi dengan lembaga ISQua (lembaga internasional). [Ira]

Tags: