Media Online Bhirawa

Dianggap Bermasalah
DPRD Jatim, Bhirawa
Dianggap bermasalah, delapan judul hasil penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Jatim dengan total nilai anggaran dalam APBD Jatim sebesar Rp1,9 miliar di drop (dihapus, red) oleh dewan. Sebaliknya, kalau hal ini dipaksakan berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan alasan dewan menghapus delapan judul penelitiam tersebut karena disana tidak menjelaskan adanya indikator kinerja program selain tidak adanya
relevansi penelitian terhadap kebutuhan program pembangunan di Jatim.
''Kalaupun hal ini tetap dilakukan harus dilakukan revisi lebih dahulu terhadap judul-judul tersebut dan anggarannya baru dapat diusulkan pada PAK APBD 2012,''tegas Jabir, Minggu (8/1).
Diakui politisi asal PKS Jatim ini jika pada saat pembahasan rancangan APBD 2012 yang dilaksanakan bulan Oktober - Nopember 2011 yang lalu, Balitbang menegaskan jika ada sebagian judul-judul tersebut
masih bermasalah. Dan mereka siap untuk melakukan perubahan. ''Nah, agar tidak berdampatk hukum di kemudian hari, maka harus dilakukan penataan/revisi program penelitian tersebut,''lanjutnya.
Seraya dicontohkan Jabir soal judul penelitian yang dilakukan Balitbang yang saat ini dipermasalahkan dewan terkait penetapan lokasi lapangan terbang. Padahal hal ini sudah diatur dan dituangkan dalam
Perda Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) yang berlaku untuk 20 tahun ke depan atau sampai 2031.
Berikut penelitian tentang dampak money politik pilkada langsung, tapi penelitian ini dikaitkan dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kebijakan pengangkatan sekdes menjadi PNS. Bahkan
ada penelitian yang direncanakan terkesan seperti skripsi mahasiswa S-1, yakni penelitian tentang "sejarah" ibukota Provinsi Jatim.
''Sekali lagi, penelitian-penelitian ini tidak boleh dipaksakan untuk dilaksanakan, karena bisa jadi punya dampak hukum dikemudian harinya. Kalau tetap dipaksakan, saya khawatir akan memancing
pihak-pihaktertentu menuntut adanya audit keuangan dan audit kinerja terkait dengan penelitian ini,''tegasnya.
Karena, papar Jabir  ada indikasi yang jelas tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan Jatim. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang menuntut audit investigasi, karena dianggap merugikan keuangan
negara. [cty]

Next >