Koperasi di Tangan Generasi Milenial

Oleh :
Sutawi
Dosen Fak. Pertanian Peternakan Univ. Muhammadiyah Malang

Ada dua survei menarik tentang pengetahuan generasi muda milenial terhadap koperasi. Pada survei pertama di sebuah kampus di Jawa Tengah, peneliti mengajukan satu pertanyaan, “Apakah koperasi kumpulan orang atau modal ?” Hasilnya, 69 persen mahasiswa menjawab bahwa koperasi adalah kumpulan modal dan 31 persen menjawab koperasi sebagai kumpulan orang (Dalimunte, 2011). Pada survei kedua di Jakarta, peneliti bertanya kepada beberapa responden milenial tentang persepsi dirinya terhadap koperasi (WE Online, 2019). Responden pertama, data entry finance di salah satu perusahaan swasta, menjawab bahwa koperasi adalah simpan pinjam ibu-ibu PKK. Responden kedua, digital marketing di salah satu perusahaan swasta, menilai bisnis koperasi itu out of date dan cenderung tidak berkembang. Responden ini menjelaskan generasi muda sekarang lebih tertarik membahas start-up dibandingkan koperasi. Jika kedua survei tersebut diperluas saat ini, maka dapat dipastikan menghasilkan kesimpulan bahwa generasi milenial usia 17-30 tahun yang jumlahnya bisa mencapai 60 persen dari total penduduk Indonesia tidak paham dan tidak tertarik pada koperasi.
Ribuan Masalah

Sejak 75 tahun koperasi ditulis dalam UUD 1945, sudah ribuan pembahasan tentang koperasi. Ada ribuan masalah ditemukan dan ribuan solusi ditawarkan untuk membangun koperasi sesuai cita-cita Dr. Mohammad Hatta, Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Bung Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip “seorang untuk semua dan semua untuk seorang” (Alam, 2006). Namun, cita-cita tersebut bagaikan mimpi di siang bolong. Menurut Soelarso (2018), Koordinator Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), setelah berumur lebih dari setengah abad, sosok koperasi Indonesia masih setara dengan usaha mikro dan kecil dan bernuansa kemiskinan. Koperasi masih dalam sosok kecil-lemah-sakit-tergantung-kuno, jauh dari yang seharusnya yaitu besar-kuat-sehat-mandiri-modern.

Koperasi masih menjadi soko guru ekonomi paling loyo (Sutawi, Bhirawa 23 Juli 2014). Secara kuantitatif kinerja koperasi tidak lagi mengesankan, bahkan secara kualitatif peran koperasi sangat mengenaskan. Kemenkop UKM (2019) menunjukkan jumlah koperasi menurun menjadi 123.048 unit dari 203.701 unit (2013), dan jumlah anggota menurun menjadi 22.463.738 orang dari 35.258.176 orang (2013). Kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 5 persen, jauh di bawah BUMN 25 persen, dan BUMS 70 persen. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan koperasi di beberapa negara maju, di mana kontribusinya terhadap PDB sudah lebih dari 10 persen, seperti Finlandia 16,1 persen, Selandia Baru 13,9 persen, Swiss 11 persen, dan Belanda 10,2 persen.

Dalimunte (2006) mengungkapkan tujuh masalah mendasar koperasi: (1) koperasi tidak dipahami sebagai gerakan bersama (society movement) untuk menciptakan kehidupan yang lebih berpengharapan dan bermartabat, (2) tujuan koperasi hanya ditentukan para elite organisasi tanpa melibatkan anggota, (3) koperasi tidak mengedepankan kolektivitas pemberdayaan (empowering) segenap unsur organisasi, (4) distribusi hasil koperasi tidak berkeadilan, (5) kepemimpinan yang lemah, (6) jiwa kewirausahaan yang lemah, dan (7) management skill yang rendah. Sutawi (2014) menambahkan empat masalah yang menyebabkan kinerja koperasi Indonesia sangat rendah: (1) koperasi tidak memiliki sumberdaya manusia berkualitas, (2) lemah permodalan, (3) tidak memiliki jaringan bisnis yang luas, dan (4) keberpihakan pemerintah semakin rendah. Terakhir, koperasi Indonesia bahkan tidak memiliki payung hukum yang baru, setelah UU Perkoperasian 2012 dibatalkan MK melalui putusan bernomor 28/PUU-XI/2013 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, dan terpaksa kembali ke rezim koperasi di bawah UU Perkoperasian 1992. Masalah-masalah tersebut bersifat laten dan sistemis, bagaikan penyakit kanker yang secara perlahan-lahan membunuh ribuan koperasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Prof Rulli Indrawan mengatakan selama 2016-2019 sebanyak 81.686 koperasi di Indonesia dibubarkan karena mandeg dan nakal (Kompas.com, 2020). Pembubaran terbesar terjadi tahun 2016 sebanyak 45.629 koperasi, tahun 2017 sebanyak 32.778 koperasi, tahun 2018 sebanyak 2.830 koperasi, dan terakhir tahun 2019 sebanyak 449 koperasi.
Koperasi Digital

Indonesia akan memasuki masa bonus demografi selama rentang waktu 2020-2035 yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada periode tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif. Sektor koperasi memiliki tantangan untuk bisa mengakomodasi kebutuhan dan karakter generasi milenial, yaitu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tak terbatas ruang dan waktu, serta menyukai hubungan sosial. Koperasi memiliki tantangan untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada anggota. Apabila tantangan-tantangan tersebut bisa dilalui, maka koperasi dapat menjadi modal sosial yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan kolektif, efisien, dan produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama

Bagi pihak-pihak yang optimistis, terutama pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, dan aktivis koperasi, koperasi diyakini mampu bermain dalam gelombang teknologi dan informasi digital. Budaya generasi milenial yang sering membentuk komunitas juga bisa menjadi peluang untuk rebranding koperasi. Koperasi dapat diposisikan sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan, sehingga dapat menjadi co-working place bagi generasi muda milenial di mana terjadi sharing economy antara anggotanya secara langsung. Sayangnya, gagasan mulia ini masih terganjal masalah regulasi. UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 tidak memadai untuk memberikan stimulasi daya tarik pengembangan koperasi bagi generasi milenial di Tanah Air. Menurut UU untuk mendirikan koperasi itu diperlukan 20 orang sebagai syarat awal. Akibatnya, anak-anak muda yang mau memulai bisnis menggunakan jalur koperasi tidak muncul. Di luar negeri untuk mendirikan bisnis koperasi itu hanya perlu 2 orang sesuai International Co-operative Law Guidance.
B
agi pihak-pihak yang pesimistis, koperasi semakin tidak menarik karena tak mengikuti laju zaman, sehingga tidak akan dikenal lagi oleh generasi milenial mendatang. Koperasi saat ini berada di dunia nyata perdagangan bebas yang penuh persaingan. Dalam menghadapi dunia nyata seperti itu tokoh pemikir koperasi dunia dan perumus jatidiri koperasi ICA 1995 Ian McPerson memberi nasihat, “Masalahnya terpulang pada diri kita sendiri, sejauh mana kita mempunyai wawasan, percaya diri dan disiplin untuk memasuki dunia nyata secara agresif, atau menunggu saja sampai dunia nyata menenggelamkan kita.” Dalam lingkungan seperti itu koperasi Indonesia diyakini akan kalah bersaing dan tidak mampu menghadapi lawan-lawannya.

———– *** —————

Rate this article!
Tags: