Kondisi salah satu rumah yang terkena longsor.
Ombudsman Jatim Diseminasi Rapid Assesment Tata Kelola Mitigasi
Surabaya, Bhirawa
Pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana diharapkan bisa melibatkan pihak perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Harapan ini disampaikan Ketua Prodi Magister Manajemen Bencana Sekolah pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair) Dr Christrijogo. dr SpAn saat menjadi narasumber dalam Diseminasi Hasil Rapid Assesment Tata Kelola Mitigasi Longsor dan Banjir yang digelar Kantor Perwakilan Ombudsman Jatim, Kamis (26/9) kemarin.
Menurut dokter spesialis anestesi yang sudah malang melintang dalam penanganan bencana ini, kampus kampus di Jatim memiliki konsens yang tinggi terhadap penanganan bencana.
“Kalau soal bencana rasanya tidak perlu kita jauh-jauh keluar negeri. Cukup ajak kampus yang ada untuk duduk bersama,” kata Christrijogo. Menurut Chris, beberapa kampus bahkan sudah menerapkan KKN tematik yang berkaitan dengan bencana.
“Potensi yang ada dikampus harus disinergikan dengan kerawanan bencana yang ada di Jatim,” pesan Chris lagi.
Secara khusus Chris mengingatkan bahwa Jatim termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“Hampir semua bencana alam bisa terjadi di Jatim, mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrim maupun gunung berapi,” jelasnya lagi. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar masyarakat selain diberi penguatan kapasitas agar tangguh menghadapi bencana juga diharapkan bisa membangun keharmonian dengan alam.
“Di beberapa negara ada yang justru menjadikan bencana itu sebagai wisata. Karena masyarakatnya sudah terbiasa dengan kondisi tersebut,” jelasnya lagi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Dr Agus Widiyarta mengungkapkan kegiatan diseminasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian dan focus group discussion (FGD) yang telah diselenggarakan sebelumnya.
“Harapannya kali ini kita akan mendapatkan konfirmasi terkait beberapa temuan dan saran dari pihak yang terkait,” jelas Agus Widiyarta lagi. Beberapa pihak yang diundang jelas Agus, adalah perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Ponorogo dan Bojonegoro, kalangan perguruan tinggi, pemerhati bencana dan juga media.
Asisten Komisioner Ombudsman Jatim Viche Admira Herera secara khusus juga menyampaikan hasil temuan-temuannya terkait rapid assesment yang telah dilakukan Ombudmsman Jatim.
“Kami memang melakukan penelitian terkait tata kelola mitigasi bencana untuk lokus di Ponorogo dan Bojonegoro,” jelas Viche. Pemilihan daerah tersebut terkait dengan kerawanan daerah tersebut, yakni di Bojonegoro rawan banjir sementara Ponorogo merupakan daerah yang rawan tanah longsor.
“Harapannya hasil pertemuan ini akan berupa saran yang akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar semakin baik tata kelola mitigasi benc+ananya,” tegas Viche. [ina]
