LPMP – Dindik Jatim Bersitegang

Berebut Peran dalam Ujian Nasional
Dindik Jatim, Bhirawa
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim bersikukuh tak mau kehilangan peran dalam Ujian Nasional (UN) 2014. Tak urung, hal ini pun memantik ketegangan di antara dua lembaga pemerintah di Jatim yang membidangi pendidikan, yakni Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dan LPMP Jatim.
Ketegangan tampak saat sosialisasi UN 2014  oleh Badan Standardisasi Nasional Pendidikan yang berlangsung di Kantor Dindik Jatim, Rabu (12/3). Dalam kesempatan tersebut, perwakilan LPMP Jatim menegaskan bahwa institusinya tetap akan menerjunkan tim ke bawah untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan UN 2014.  Padahal, sebelumnya Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi telah menyatakan, peran LPMP dalam UN 2014 telah dicabut secara mendadak oleh Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).
“Pimpinan kami berpesan, LPMP akan tetap turun ke lapangan untuk memantau dan mengawasi UN sesuai ketentuan yang ada di dalam Prosedur Operasional Standar (POS) dan tupoksi LPMP,” tegas Perwakilan LPMP Toni Satria Dugananda.
Menurut Toni, LPMP akan menerjunkan tim pemantau UN bekerjasama dengan pengawas di satuan pendidikan. Sayang, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah SDM yang dimiliki LPMP untuk terjun ke lapangan. Termasuk dalam hal anggaran, LPMP juga mengaku belum ada anggaran terkait pengawasan ini.
“Saya belum tahu berapa personel yang akan turun, anggarannya mungkin sangat kecil sekali. Jadi kita masih akan koordinasikan dulu,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi berpendapat lain, keterlibatan LPMP tidak akan sampai hingga proses pengawasan di satuan pendidikan. Meski demikian, Harun tidak ingin berkomentar banyak terkait ada atau tidaknya LPMP. Sebab, hal itu ada pada kewenangan BSNP. “Yang penting bagi kami UN 2014 siap. Apakah ada LPMP atau tidak, itu bukan urusan kami,” ungkap dia.
Sebelumnya, Harun menyatakan ketidakjelasan peran LPMP dalam UN menjadi pertanyaan dari berbagai daerah. Sebab, tanpa LPMP sekali pun, UN selama ini telah berjalan dengan lancar. “Kami sudah bekerjasama dengan kepolisian, perguruan tinggi, dan dindik di kabupaten/kota. Itu sudah cukup, dan UN berjalan dengan baik,” ungkap dia.
Menurut Harun, pencabutan peran LPMP sebagai pengawas sebelumnya telah diumumkan oleh BSNP melalui Surat Edaran (SE) No 0047/SDAR/BSNP/III/2014 tentang Perbaikan POS UN 2014. Keputusan ini dinilai Harun sudah sangat sesuai. Sebab, ada atau tidaknya LPMP sejatinya tidak akan berpengaruh.
Menyikapi hal ini, anggota BSNP Prof Zaki Baridwan mengakui jika dalam POS memang terdapat beberapa perubahan. Perubahannya ialah terkait penandatanganan pakta integritas LPMP Jatim yang tidak lagi ke Dindik Jatim, melainkan langsung ke BSNP. Dengan demikian, peran LPMP untuk ikut mengawasi UN 2014 tetap akan berjalan sesuai yang tertera dalam POS.
“Dalam POS jelas, LPMP bersama perguruan tinggi melakukan pengawasan, pendistribusian soal dan pemantauan. Tetapi karena personel LPMP yang minim, maka LPMP tidak perlu ke sekolah-sekolah,” ungkap dia.
Berbeda dengan LPMP, Kordinator Pengawas UN Prof Muchlas Samani justru merasa ogah-ogahan ditunjuk kembali mengawasi UN. Sebab, hingga saat ini anggaran untuk pengawasan UN belum turun. “Kami tidak berani mengajak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk ikut jadi kordinator pengawas. Mau dibayar pakai apa,” tutur dia.
Meski tak sepenuh hati, Muchlas mengaku tetap akan all out dalam hal pengawasan UN. Bahkan jika anggaran pengawasan yang diajukan pada saatnya nanti tak dicairkan, dia berjanji akan menalangi terlebih dahulu. “Kasihan kalau dosen disuruh mengawasi, tapi tidak dibayar. Apalagi kalau yang mengawasi dari luar kota,” ungkap dia. [tam]