APK pasangan Prabowo- Hatta dan Jokowi-JK dipasang berdampingan di salah satu ruas jalan protokol di Surabaya, Rabu (2/7). Saat masa tenang Pilpres 6-8 Juli mendatang, Kota Surabaya dan seluruh daerah Jatim harus bersih dari APK seperti ini.
Pemkot Surabaya, Bhirawa
Dalam masa tenang kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya memberikan peringatan agar kedua tim sukses membersihkan semua Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Surabaya.
“Setidaknya mulai 5 Juli nanti semua bentuk kegiatan kampanye atau APK harus bersih dan kosong di Kota Surabaya,” tegas Ketua Panwaslu kota Surabaya Wahyu Hariyadi, Rabu (2/7) kemarin.
Untuk mewujudkan hal tersebut Panwaslu akan bekerjasama dengan Polrestabes Surabaya, Satpol PP kota Surabaya, dan Bakesbangpol Kota Surabaya untuk melakukan pembersihan di seluruh Kota Surabaya. ”Tahapan masa tenang semua APK harus bersih dan tak boleh ada kegiatan kampanye,” tambahnya.
Seperti diketahui, mulai 6-8 Juli 2014 mendatang, Pilpres 2014 akan memasuki masa tenang. Pada rentang waktu tersebut tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
Wahyu juga mengaku kesulitan untuk membersihkan semua alat peraga kampanye. Seperti pada kampanye parpol dan caleg di masa tenang lalu, meski sudah berupaya maksimal untuk membersihkan semua APK, tapi tetap saja ada yang terlewatkan.
“Kami juga akan koordinasikan dengan Panwascam dan semua camat di seluruh Surabaya. Sebagai warga yang baik, kita harus mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh KPU. Kalau kita kemarin sudah memberikan hak untuk memasang alat peraga, saat ini kewajiban kita untuk mencopot baliho. Ini juga sebagai pembelajaran politik, agar tim sukses juga mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama. Tujuan lain, agar masa tenang ini tidak ternodai,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaaan alat peraga kampanye di 17 jalur utama yang dilarang di Surabaya dalam masa tenang dipastikan bersih. Kebanyakan yang belum bersih adalah wilayah kampung dan jalan-jalan kecil yang memang masih sulit dijangkau tim Panwaslu.
Seperti diketahui Panwaslu Kota Surabaya menemukan sekaligus mencatat pelanggaran pemasangan APK oleh tim sukses kedua pasangan.
Berdasarkan catatan yang dimiliki panitia pengawas pemilu tercatat ada 293 pelanggaran pemasangan APK dengan rincian 156 pelanggaran oleh pasangan Prabowo-Hatta, dan 137 dilakukan pasangan Jokowi-JK.
Logistik Aman
Anggota KPU Jatim Dewita Hayu Shinta menjelaskan ketersediaan logistik dalam Pilpres 2014 tidak ada masalah. Dari kebutuhan surat suara sebanyak 31.289.933 di Jatim, kekurangannya hanya sekitar 200 ribu surat suara. Kekurangan ini diakibatkan cetakan yang tidak pas hingga warna serta terjadi lecet-lecet di sisi-sisi surat suara.
“Yang pasti untuk kebutuhan logistik dalam Pilpres 2014 sudah tidak ada masalah. Khususnya untuk daerah kepulauan seperti Sumenep, Gresik dan Surabaya yang memiliki jumlah pemilih paling besar sudah kami drop lebih awal. Kalaupun ada yang rusak itu terjadi di beberapa wilayah khususnya di Ngawi dan Magetan,”tegas perempuan berjilbab ini, Rabu (2/7).
Ditambahkannya, untuk Ngawi dan Magetan banyak ditemukan kertas suara yang lecet di samping kanan kirinya. Ini karena packing yang dilakukan cukup erat. Ini tak lepas dari percetakan surat suara itu sendiri yang untuk Ngawi dan Magetan surat suaranya dikirim dari percetakan yang ada di Bandung.
Menurut Sisil, panggilan akrab Dewita Hayu Shinta jika persoalan logistik untuk Pilpres lebih sedikit dibanding saat pelaksanaan Pileg. Dimana saat Pileg dibutuhkan empat surat suara untuk satu pemilih, namun untuk Pilpres hanya satu surat suara. Hal ini juga termasuk pada kotak suara, yang dibutuhkan hanya dua saja. ”Jadi sampai saat ini untuk pengiriman logistik aman-aman saja. Khususnya daerah kepulauan sudah terpenuhi. Termasuk Surabaya yang memiliki pemilih terbanyak sudah kami prioritaskan untuk dipenuhi dulu,”lanjutnya.
Sementara terkait dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pilgub, Pileg dan Pilpres ditegaskan Sisil tak ada kenaikan secara signifikan. Kalaupun ada tidak lebih dari dua persen. Di mana untuk saat ini jumlah DPT sebanyak 30.639.897.
“Saya kira wajar ada tambahan sebesar itu. Karena ada pemilih pemula yang saat Pilgub dan Pileg belum berusia 17 tahun, namun saat Pilpres usianya sudah mencapai 17. Termasuk banyaknya TNI/Polri yang pensiun, mereka dapat mencoblos dalam Pilpres nanti,”paparnya. [dre.cty]
