Akmalul Firdaus
Memasuki puncak musim kemarau, sejumlah daerah melakukan persiapan penanganan, terutama untuk dropping air bersih bagi wilayah yang membutuhkan.
Sejumlah wilayah di utara Kabupaten Pamekasan, kini sudah ada yang mengalami kekurangan air bersih. Program siaga dan tanggap darurat kekeringan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih menunggu SK Bupati Pamekasan.
Warga Desa Bujur Timur dan Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar bercerita, kesulitan air bersih sudah sejak awal Agustus lalu.
“Kami semula mengandalkan air bersih dari sumur. Sejak awal Agustus mengambil di sumur bor di Desa Ponjenan, jarak sekitar 5 kilometer,” kata Mat Syafi’i
Ia menuturkan, warga mengambil air di sumur bor, ada yang menggunakan sepeda motor dan ada pula dengan cara membeli kepada pemilik mobil yang memang sudah langganan mendropping air. Sedang Berapa besaran biaya, ini tergantung berapa banyak air yang dibutuhkan.
Syafii menambahkan, dropping air bersih ini sifatnya oleh perseorangan. Bukan droping dilakukan Pemkab Pamekasan. “Bukan mas. Kalau dropping air bersih oleh pemerintah atau BPBD dengan tangki warna item itu masih belum mas. Semoga droping semacam itu juga ada karena warga tidak usah bayar,” harapnya.
Dikonfirmasi Kepala BPBD Kabupaten Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan, Pamekasan masih mengalami transisi hujan ke kemarau, sejak Juni ke bulan Agustus 2020. Sedang puncak kemarau diperkirakan antara Agustus atau September 2020.
“Untuk itu, kami (BPBD, Red) sudah mendata daerah yang terdampak kemarau, yakni sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan. Kecamatan Pamekasan dan Pakong, tidak terdampak kekuranga air,” ujarnya.
Dijelaskan, kegiatan dropping air bersih selain menunggu MoU (memori of understanding). Dan rencana kegiatannya akan dilaporkan kepada Bupati Pamekasan agar diterbitkan SK Bupati tentang Siaga dan Tanggap Darurat Kekeringan.
Mengenai jumlah desa terdampak, Firdaus menyatakan, tunggu saja SK Bupati. Namun Pamekasan untuk terdampaknya mengalami penurunan karena di beberapa wilayah sudah ada sumur bor dan tandon-tandon air.
Sementara Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, ditanya soal SK untuk kegiatan droping air bersih di kegiatan siaga dan tanggap darurat kekeringan, mengaku sudah menandatangani sekitar dua minggu lalu.
“Sudah, sudah saya tandatangani. Ya tinggal eksen kegiatan. Kalau ngak salah ada 73 atau 78 Desa terdampak kekering. Terdapat di 300 sekian Dusun,” tegas Baddrut, kepada Bhirawa, usai Paripurna DPRD acara penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan ABPD Pamekasan Tahun 2020, Kamis (27/8).
Sementara Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menyatakan tetap siaga bencana kekeringan meskipun belum ada laporan.
Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Achmad Cholik mengatakan hingga kini pihaknya tetap siaga dan waspada meskipun belum ada laporan kekeringan yang terjadi.
“Segala bentuk antisipasi telah kami siapkan, termasuk droping air bersih wilayah Kabupaten Blitar yang biasa menjadi daerah kekeringan,” kata Achmad Cholik, Minggu (30/8).
Lanjut Achmad Cholik, memasuki musim kemarau di Kabupaten Blitar sampai akhir bulan Agustus diakuinya belum ada laporan secara resmi yang masuk, dari wilayah Desa yang bisa terdampak kekeringan.
“Dan sebagai antisipasi petugas juga terus melakukan monitoring di setiap wilayah yang dianggap rawan terkena musibah kekeringan,” jelasnya.
Di sisi lain dikatakan Cholik, BPBD selalu siap kapanpun dan dimanapun jika ada warga yang mengeluhkan kekurangan air.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir maupun was-was apabila terjadi kekeringan,” ujarnya.
Tambah Cholik, bila musibah kemarau seperti kelangkaan air bersih berlangsung sewaktu-waktu, dikatakannya masyarakat dapat berkoordinasi dengan petugas di Desa agar diteruskan ke BPBD Kabupaten Blitar untuk segera ditindaklanjuti.
“Kami siap kapanpun jika ada masyarakat yang membutuhkan air bersih, cukup koordinasi dengan Desa setempat segera kami tindaklanjuti,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib juga berharap Pemkab Blitar selalu siaga terhadap kerawanan bencana apapun di Kabupaten Blitar termasuk rawan bencana kekeringan di Blitar Selatan setiap tahun pada musim kemarau.
“Karena kewajiban Pemerintah untuk melayani masyarakat, maka kami juga mendukung kesiapan Pemkab Blitar untuk menangani bencana kekeringan di Blitar Selatan yang terjadi setiap musim kemarau,” katanya. [din.htn]
