Mendagri Minta Pemda Tak Andalkan Transfer Pusat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Ketua KPK serta Gubernur Jatim membuka Kortekbang Regional I di Hotel Shangrila Surabaya, Selasa (4/3).

Dorong Kepala Daerah Kreatif
Pemprov, Bhirawa
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk semakin kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini agar pembangunan suatu daerah tidak tergantung pada transfer anggaran dari pusat.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam pembukaan Kordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekbang) 2020 Regional I di Shangrila Hotel Surabaya, Selasa (4/3). Menurut Tito, ditengah situasi ekonomi dunia yang tidak stabil, baik karena dampak perang dagang Amerika – China maupun Virus Corona, masing-masing daerah perlu memiliki skenario agar pertumbuhan ekonomi tetap baik. Skenario tersebut ialah skenario minimal.
Dijelaskannya, ada skenario ideal, misalnya daerah kira-kira membutuhkan anggaran sekian untuk mengeksekusi program pusat dan daerah. Tapi ada skenario kedua, yaitu skenario minimal untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah demi keberhasilan pembangunan dengan minimal sekian.
“Sambil kita berdoa dan berusaha, mudah-mudahan negara kita kuat dan memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi. Ini harus dilakukan secara orkestra, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, tapi juga harus pemerintah daerah,” ungkap Tito.
Tito menegaskan, pemerintah daerah harus berpikir tidak hanya membuka tangan untuk menerima bantuan dari pusat. Tapi kepala daerah berusaha bagaimana caranya melakukan ‘jurus’ untuk bisa meningkatkan PAD. “Ini tolong betul-betul dipikirkan, dan rekan-rekan kepala daerah tolong bisa memahami. Jadi saya akan melihat siapa yang paling berhasil paling jago berkreasi,” tutur dia.
Kepala daerah diharapkan memiliki kemampuan berwirausaha untuk menggali potensi di daerah masing-masing dalam rangka untuk menambah PAD dan tidak tergantung dari pusat. Sehingga, daerah tersebut akan lebih survive dan lebih maju. “Ini membutuhkan seni dan ilmu tersendiri, yaitu kewirausahaan. Apakah potensi SDM, SDA atau pariwisata sehingga PAD-nya meningkat dan mampu mengeksekusi programnya tanpa mengharap banyak menengadahkan tangan pada pemerintah pusat,” tegas Tito.
Tito menjelaskan, pada pemerintah tingkat provinsi, rata-rata kontribus PAD kurang lebih 46 persen terhadap APBD. Pemprov Jakarta dan Jatim termasuk yang memiliki PAD cukup tinggi. “Tapi ada juga provinsi yang PAD rendah, seperti Papua, Papua Barat, Maluku Utara atau Maluku, NTT. PAD-nya rendah sehingga relativ tergantung dengan pusat,” kata dia.
Daerah-daerah yang kontribusi PAD renda ini, kalau ada tekanan ekonomi yang keras akan terhambat dan terganggu. Karena pembangunan tidak bisa dieksekusi. Apalagi jika APBNP terjadi pengurangan.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, kata Tito, kontribusi PAD lebih memprihatinkan. Karena rata-rata seluruh Indonesia hanya menyumbang tidak lebih dari 20 persen dari APBD. Artinya 80 persen masih tergantung transfer pusat. “Meskipun ada daerah yang kuat seperti Badung dan Mimika,” pungkas dia. [tam,geh]

Tags: