Meningkatnya Desa Mandiri, Menurunkan Desa Berkembang dan Tertinggal

Pemprov Jatim, Bhirawa
Merujuk potensi desa 2018 yang dirilis BPS Jatim, terdapat 8.496 wilayah setingkat desa, terdiri atas 7.721 desa dan 775 kelurahan, 666 kecamatan, dan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan penghitungan tersebut diketahui di Jawa Timur pada 2018 terdapat 1.035 desa (13,41 persen) yang masuk kategori mandiri.
“Situasi ini meningkat dibandingkan pada 2014, di mana hanya terdapat 692 (8,96 persen) desa mandiri di Jatim,” kata Kepala BPS Jatim Teguh Pramono, Kamis (13/12).
Kenaikan jumlah desa mandiri ini, lanjut Teguh, mendorong penurunan jumlah desa berkembang di Jatim. Pada 2018, terdapat 6.604 (85,56 persen) desa berkembang di Jatim. Jumlah tersebut menurun dibanding 2014, di mana terdapat 6.820 (88,35 persen) desa berkembang di Jatim.
Meningkatnya desa mandiri juga membuat desa tertinggal di Jatim pada 2018 menurun. Jumlah desa tertinggal pada 2018 di Jatim sebanyak 80 (1,04 persen). Jumlah tersebut menurun dibanding 2014 yang terdapat 207 (2,68 persen) desa tertinggal di Jatim.
Sementara, Indeks Pembangunan Desa disusun dari 5 dimensi, yang terdiri dari 42 indikator. Secara umum, semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu sebesar 6,95 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Pelayanan Dasar, yaitu sebesar 0,34 poin.
Diungkapkan Teguh ada beragam potensi yang dimiliki desa-desa yang ada di Jatim. Yakni meliputi potensi wisata, ekonomi, produk unggulan, kesehatan, perumahan dan lingkungan hidup, pendidikan, serta potensi komunikasi dan informasi.
Di sisi lain, ada terdapat enam desa yang tak lolos survei, lantaran desa tersebut terkena dampak Lumpur Lapindo, Porong Sidoarjo. Keenam desa tersebut berada di wilayah Porong Sidoarjo. “Dari data kita yang sekarang, jumlah desa di Jatim sebanyak 8.496. Jumlah ini berkurang enam desa dari jumlah data Podes pada 2014,” katanya.
Dikatakannya, desa dan kelurahan itu suatu struktur pemerintahan yang memiliki wilayah dan terdiri dari tiga unsur yakni, wilayah, penduduk dan pemerintahannya. “Kalau misal hanya ada dua tidak kita masukkan sebagai desa kelurahan. Misalnya, desa yang terendam lumpur Lapindo ada pemerintahannya, ada penduduknya tapi tidak ada wilayahnya. Berarti itu tidak termasuk dalam kategori desa,” paparnya.
Sebelumnya, BPS Jawa Timur mengungkapkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang merupakan indeks komposit untuk menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa. [rac]

Tags: