Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution saat berkunjung di SMKN 4 Malang, Kamis (13/12).
Gubernur Paparkan Empat Langkah Kembangkan Vokasional
Surabaya, Bhirawa
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar revitalisasi SMK dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan tren kedepan, hingga akreditasi dan sertifikasi guru.
Menurut dia, sertifikasi harus mengacu pada Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang direkognisi oleh industri. Termasuk mengadopsi standar sertifikasi yang sudah ada. “Perubahan kurikulum pun perlu didukung dengan ketersediaan guru produktif. Makanya, perlu dilakukan training of trainer (ToT) bagi guru adaptif dan normatif menjadi guru produktif,” ungkap Darmin Nasution di SMKN 4 Malang bersama Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, kemarin (13/12).
Apalagi, sambung dia, guru produktif juga dapat berasal dari industri dengan terus dilakukan kebijakan kesetaraan. Sedangkan dalam meningkatkan kemampuan skill, siswa juga perlu dimagangkan di industri agar dapat memperlajari eros kerja secara langsung.
Selain tu, SMK juga perlu membuka jurusan yang sesuai dengan tren perkembangan zaman agar menarik minat untuk masuk ke SMK. Seperti jurusan kopi, musik, animasi dan jurusan ekonomi digital lainnya. “Keterlibatan industri juga diperlukan untuk merevitalisasi SMK,” kata Darmin.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi industri yaitu insentif pajak super dedaction sebesar 200 persen. Intensif tersebut, menurut Darmin penting diterapkan mengingat struktur industri Indonesia 99 persen adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan alokasi anggaran sendiri berasal dari APBN.
“Itu artinya jika yang dikeluarkan 10 juta maka akan diganti 20 juta. Arahnya nanti wajib tapi tidak serta merta. Semua perusahaan tidak terkecuali BUMN,”jelas Darmin.
Di samping itu, ia juga menekankan jika pemerintah juga tengah menyiapkan alternatif sumber pembiayaan bagi vokasi melalui skema skill Development Fund dan Unemployment Benefit. Hal tersebut untuk menyiapkan pembiayaan dan pelatihan pengembangan skill bagi tenaga kerja. Antara lain, tenaga kerja terdampak otomatisasi, pengaruh krisis ekonomi dan berhenti kerja sementara.
Vokasional
Sementara itu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan perhatian serius terhadap pengembangan program vokasional. Di jelaskannya, terdapat empat langkah utama dalam mengembangkan program vokasional di Jatim. Di antaranya ialah, menetapkan komposisi SMK dengan SMA 70 banding 30 persen. Saat ini komposisi itu masih mencapai 65 persen SMK dan 35 persen SMU.
Kedua, yakni dengan membuat SMK Mini yang jumlahnya mencapai 270 SMK di seluruh Jatim. Program tersebut dikembangkan di pondok pesantren, daerah terpencil dan daerah khusus. “Selama enam bulan, lulusan SD diberikan tambahan pelatihan vokasional,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, langkah ketiga yakni menyelenggarakan program dual track. Untuk SMA, Madrasah Aliyah, Ula, dan Wusto dalam pendidikan Diniyah Salafiyah juga diberikan pendidikan vokasional atau keterampilan. Sebab, apabila tidak dikembangkan program tersebut, maka dikawatirkan semua lulusan SMA akan menjadi unskill. “Program dual track secara tidak langsung mengurangi kelompok unskill,” katanya, Kamis (13/12).
Sedangkan untuk langkah keempat, Pemprov Jatim mengubah beberapa SMK di Jatim berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, sudah terdapat 20 SMK yang telah berubah statusnya menjadi BLUD.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang berusaha serius menyiapkan SDM. Bukti keseriusannya yakni dengan menyiapkan APBN tahun 2019 memuat pengembangan pendidikan vokasi. “Saat ini kita mendesain seperti apa. Kalau kurikulum strukturnya seperti apa, modulnya apa saja yang bisa diambil. Jangan sampai memilih yang justru nanti digusur oleh ekonomi digital,” jelasnya.
Menurutnya, ini senada dengan permintaan Presiden RI untuk menyiapkan konsep peningkatan SDM, utamanya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Darmin mengatakan, pemerintah akan memfokuskan untuk pengembangan SDM pada 2019. Di tahun sebelumnya, pemerintah secara besar besaran meningkatkan infrastruktur fisik mulai pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, irigasi sampai fasilitas umum bagi rakyat sehingga dapat tercipta konektivitas yang optimal antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, peningkatan SDM dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan vokasi yang merupakan strategi besar pemerintah di tahun mendatang. “Tanpa SDM yang baik kita tidak bisa masuk pada industri yang baik. Tanpa kualitas SDM yang baik pula kita tidak bisa bersaing dengan negara lain. Ini yang kami namakan reformasi besar besaran melalui pendidikan Vokasi,” ungkapnya.
Agar industri mau untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait vokasi, pemerintah sedang merumuskan pengurangan pajak bagi perusahaan yang mau menerima magang dan membantu hingga di pasar kerja. “Ini salah satu langkah guna menghadapi revolusi industri 4.0,” tutupnya. [tam]
