Foto Ilustrasi
Investasi jalan tol masih menjadi unggulan di Indonesia. Khususnya di se-antero pulau Jawa, karena kepadatan lalulintas. Seharusnya laris manis. Tetapi perkiraan balik modal, kemungkinan terancam molor. Karena lintasan jalan tol sepi, terutama kendaraan golongan IV, dan V, tiada yang melintas, tidak mampu membayar tarif mahal. Berbagai pihak telah mengusulkan penurunan tarif. Terutama Organda (organisasi angkutan darat), dan perusahaan otobus, berharap tarif tol dipagu sesuai ke-ekonomi-an angkutan.
Gayung bersambut, Kementerian Perhubungan berencana menurunkan tarif tol di 39 ruas, di seluruh Jawa. Penurunan tarif tol, merupakan realisasi permintaan Presiden Jokowi, sebagai respons keberatan masyarakat. Terutama kalangan usaha distribusi (logistik), dengan armada truk besar, yang biasa dikategorikan armada golongan IV dan V. Namun ternyata, menurunkan tarif tol tidak gampang, harus mempertimbangkan iklim investasi infratsruktur jalan berbayar.
Hingga kini tol baru masih sepi, hanya dilintasi kendaraan golongan I, tiada truk besar yang melintas. Juga tiada bus angkutan penumpang. Kecuali beberapa bus pariwisata yang coba melintas. Boleh jadi, atas permintaan rombongan dengan ganti harga tiket, sesuai tarif tol. Ke-lengang-an juga dialami ruas tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) sampai Kertosono. Gubernur Jawa Timur sampai berkirim surat ke Kementerian Perhubungan, agar tarif tol Sumo diturunkan.
Sejak diresmikan, tol Sumo nyaris tidak diminati armada angkutan barang. Seluruh ruas juga telah menggunakan e-tol untuk mempercepat buka palang tol pada pintu masuk dan keluar. Jalan tanpa hambatan itu diharapkan mengurangi antrean (kepadatan) di jalan nasional, yang terasa tidak elok dilintasi truk besar gandar 4 dan lima. Tetapi tujuan tak tercapai, karena tarif tol terasa sangat mahal. Boleh jadi, tarif tol Sumo menjadi yang termahal di Indonesia.
Tarif tol Sumo golongan I, seharga Rp 36 ribu. Kalau berlanjut ke Kertosono, harus nambah Rp 46 ribu. Sehingga tol Surabaya – Kertosono, bertarif Rp 82 ribu. Untuk golongan V tarifnya mencapai Rp 224 ribu. Karena itu armada angkutan barang (golongan III, IV dan V) lebih memilih lewat “bawah.” Sangat jarang truk melaju di jalan tol Sumo sampai Jombang barat. Walau waktu tempuh bagai melesat, namun biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal.
Mahalnya tarif tol, dipastikan disebabkan modal investasi yang lebih mahal. Terutama harga lahan yang dibebaskan, niscaya lebih mahal dibanding harga lahan 10 tahun lalu. Bahkan rata-rata peningkatan harga lahan bisa mencapai 50% per-tahun. Begitu pula harga bahan bangunan jalan tol, aspal, dan besi beton, naik signifikan tiap tahun. Juga upah pekerja jalan, tukang, mandor, naik seiring UMK (Upah Minimum Kabupaten dan Kota). Sehingga nilai investasi makin melonjak.
Hingga kini penurunan tarif tol yang diminta presiden Jokowi, belum terealisasi. Berdasar penjejakan Kementerian Perhubungan, mayoritas (sampai 83%) pengguna jalan tol merupakan kendaraan golongan I. Golongan ini adalah, sedan, jip, pikap, bus dan truk kecil. Sedangkan kendaraan golongan IV (truk 4 gandar) dan V, hanya sekitar 3%. Serta III (truk tiga gandar) 4%. Maka pemerintah bisa mem-variasi-kan penurunan tarif, sesuai kesanggupan “ke-ekonomi-an” golongan kendaraan.
Tarif tol ditentukan berdasar patokan UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Pada pasal 48 ayat (1), patokannya meliputi kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan (BKBOK), dan kelayakan investasi. Sehingga penurunan tarif tol, bukan hal mustahil. Bahkan efeknya bisa terasa seketika, dengan semakin kerapnya kendaraan yang melintas. Memberi keuntungan pada investor dan pemerintah.
——- 000 ——–
