Money Politic dalam Pilkada Sudah Mengakar dan Sulit Dihilangkan

Muhamad Arwani Thomafi

Jakarta, Bhirawa.
Politik uang atau money politic, masih akan mewarnai penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Fenomena ini, dinilai sulit dihilangkan, karena belum ada kesadaran semua pihak. Tentang pentingnya Pilkada yang bersih dari praktek politisi uang.

“Money politic, pada dasarnya merupakan pilihan politik. Kalau saja semua memiliki kesadaran tinggi akan bahaya politik uang, maka pelaksanaan Pilkada yang menjadi pesta demokrasi masyarakat di daerah. Diyakini akan membawa masyarakatnya menjadi lebih baik. Kondisi seperti ini, menjadi tugas MPR, dalam menjaga kebersihan, di Rumah Kebangsaan ini,” ungkap Muhamad Arwani Thomafi, Ketua fraksi PPP di MPR RI, menjawab wartawan, akhir pekan.

Isu politik uang dalam Pilkada, disinggung Arwani Thomafi, menanggapi pernyataan Menko Polhukkam Mahfud MD, yang menyebut “politik uang sulit dihilangkan dalam Pilkada” . Pernyataan Mahfud MD tersebut, menjawab keresahan masyarakat, pada praktik politik uang yang masih akan mewarnai Pilkada serentak 9 Desember 2020, mendatang. Dimana ada yang mengusulkan, pemilihan diubah tidak lagi secara langsung, tetapi diserahkan ke DPRD kembali, seperti dulu.

Menko Mahfud dalam pernyataannya, mengatakan; Sebenarnya sama saja, karena perbedaannya hanyalah pada modus nya saja. Dengan berselisih Mahfud MD bilang: “Kalau diberikan kepada rakyat, secara langsung, maka pembayarannya menjadi eceran. Sedang kalau diberikan kepada DPRD, maka pembayarannya menjadi borongan, karena diberikan kepada Parpol” .

Menurut Arwani Thomafi, MPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang mewadahi DPR RI dan DPD RI. Maka MPR bisa menjadi satu-satunya harapan terakhir dari semua pihak, dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Karena yang tidak boleh ditawar adalah menguatkan pondasi bangunan kebersihan semua yang ada dalam Rumah Kebangsaan ini. Itu menjadi tugas semua, untuk ikut menjaga Rumah Kebangsaan MPR, sehingga mampu menjiwai pelaksanaan pemerintahan ini.

“Soal politik uang, susah menebak dari mana munculnya. Sebab, bisa saja, uang datang nya dari pasangan calon sebagai peserta Pilkada. Bisa dari partai politik, bahkan bisa berasal dari masyarakat sendiri untuk memenangkan pilihannya,” lanjut Arwani.

Dia minta support dari Lembaga survei, para pakar, untuk menggunakan ke ahlian dan ke pakaiannya untuk me-minimalisir politik uang. Politik uang, kata nya, tidak selalu datang dari pasangan calon, tetapi bisa berasal dari masyarakat sendiri. [ira]

Tags: