MUI Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Awal Puasa

Pemprov Jatim, Bhirawa
Dalam masalah penetapan awal puasa Ramadan 1435 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Sikap MUI ini dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, akibat potensi perbedaan penentuan awal Ramadan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi Islam.
“MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa penetapan awal Ramadan tunggu isbat pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag). Fatwa ini sudah lama dikeluarkan oleh MUI, tapi saya lupa kapannya,” kata Ketua MUI Jatim KH Abdussomad Buchori, Selasa (3/6).
Meski MUI menyerahkan sepenuhnya keputusan penetapan awal puasa Ramadan, Abdussomad meminta agar pemerintah tidak otoriter atau semaunya sendiri. Maksudnya dengan cara mengajak ormas-ormas Islam termasuk MUI untuk rapat bersama menetapkan awal Ramadan, kemudian pemerintah yang mengumumkannya.
“Kalau ada perbedaan baik penetapan awal puasa maupun lebaran itu rasanya tidak enak. Apalagi kalau ada perbedaan penetapan lebaran, itu suasanya tak semeriah jika lebarannya bersamaan antara NU dan Muhammadiyah maupun ormas Islam lainnya,” ungkapnya.
Menurut dia, dalam penetapan awal puasa dan lebaran ini, MUI menggunakan metode rukyatul hilal dan hisab, bukan salah satunya. “Kalau harus ada yang berbeda, saya imbau untuk saling toleransi dan menghormati. Jangan sampai saling mengejek dan merendahkan,” katanya.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, potensi perbedaan awal puasa dan lebaran di Indonesia memang cukup tinggi. Mengingat metode penentuan awal Ramadan yang berbeda. NU menggunakan rukyatul hilal (melihat hilal), sedangkan Muhammadiyah cukup dengan melakukan penghitungan tanpa harus melihat hilal.
Dikatakan Abdussomad, untuk menjembatani ini, MUI sudah sejak lama minta kedua ormas ini untuk duduk bersama mencari solusi. Tapi karena hingga kini solusi itu belum ada, maka MUI tetap minta umat Islam bisa mengikuti pemerintah. Karena keputusan pemerintah bersifat mengikat.
“Jadi mengikat untuk menjembatani perbedaan. Meski mengikat, untuk mengambil keputusan, pemerintah selama ini selalu melibatkan seluruh ormas Islam untuk melakukan sidang isbat penentuan  awal puasa dan lebaran,” katanya lagi.
Perlu diketahui, antara NU dan Muhammadiyah tahun ini kemungkinan akan kembali berbeda dalam menentukan awal puasa. Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa jatuh pada, Sabtu 28 Juni 2014. Sedangkan NU masih akan melakukan rukyatul hilal pada, Jumat 27 Juni, yang kemungkinan hasilnya akan menetapkan awal puasa pada hari Minggu 29 Juni 2014.  [iib]