Nasdem Kecewa PDIP dan PKB, FPD Tolak Voting

Rapat paripurna anggota DPRD Jatim periode 2009-2014.

Rapat paripurna anggota DPRD Jatim periode 2009-2014.

DPRD Jatim, Bhirawa
DPW Partai Nasdem Jatim,  mengaku kecewa dan prihatin terhadap sikap PKB dan PDIP yang justru tidak membantu Partai Nasdem dalam memperoleh posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Padahal, Nasdem ikut berjuang dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu. Kenyataannya,  saat ini yang terjadi Nasdem justru malah ditinggalkan.
Ketua DPW Partai Nasdem, Effendy Choirie menegaskan, jika ini yang terjadi maka Nasdem akan menyesuaikan diri. Artinya, menurut Choirie, kemungkinan besar Nasdem akan berpihak kepada koalisi yang memperjuangkan Nasdem yaitu Koalisi Merah Putih (KMP). ”Mereka  (Koalisi Merah Putih), memperjuangkan kepentingan yang lebih besar yaitu rakyat daripada mencari popularitas semata dengan mencari posisi di komisi maupun alat kelengkapan dewan,”tegas Gus Choi-panggilan akrab Effendy Choirie, Selasa (9/9).
Menurutnya, sejak awal dirinya sudah mewanti-wanti kepada kade Partai Nasdem yang duduk di DPRD Jatim maupun kabupaten/kota se-Jatim yang berjumlah 104 untuk tidak berambisi mencari kekuasaan. Sebaliknya para kader harus berpikir lebih strategis dan substansif yaitu kepentingan rakyat yang lebih besar. Tentunya untuk menuju kesana, para kader harus terus belajar memahami data-data yang ada di APBD Jatim.
“Ingat, disinilah banyak sekali jebakan. Kalau dewan tidak hati-hati maka dapat dipastikan hanya menjadi alat stempel eksekutif. Untuk itu kepada kader Nasdem yang ada di legislatif diminta untuk terus belajar dan memahami poin-poin yang ada di dalamAPBD Jatim 2015 yang nantinya akan dibahas oleh dewan baru,”tambah mantan anggota DPR RI dari PKB ini.
Sementara itu,  Fraksi Partai Demokrat (FPD) memilih berada ditengah-tengah. Tak ingin masuk dalam pusaran konflik terkait dengan rebutan  posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
FPD memilih mendahulukan musyawarah mufakat,daripada harus voting dalam mengambil sebuah keputusan. Alasannya, semua dapat dibicarakan tanpa ada yang harus menang-menangan.
Wakil Ketua DPRD Jatim Sementara dari FPD, Achmad Iskandar menegaskan,  jika pembagian komposisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dapat dibicarakan secara musyawarah mufakat.  Sebab, semua anggota dewan yang sudah masuk dan menjadi wakil rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat bukan golongan.
“Untuk itulah,  FPD akan menjadi fraksi penyeimbang situasi yang ada dan nantinya tidak ada lagi yang namanya otot-ototan atau menang-menangan,” tandas mantan Ketua FPD Jatim periode lalu, Selasa (9/9).
Iskandar meyakini,  nantinya, akan ada kebersamaan dimana posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dibagi secara proporsional dan merata. Diupayakan seluruh fraksi yang ada mendapatkan jatah, baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan.
Seperti diketahui, Fraksi Nasdem-Hanura dipastikan tidak mendapatkan posisi, baik di unsur komisi maupun alat kelengkapan dewan. Menyusul adanya kekecewaan dari FPKS (masuk dalam koalisi merah putih) yang merasa tersinggung dengan ucapan FP Nasdem-Hanura yang mengatakan jika secara kursi FP Nasdem-Hanura kalah dengan PKS, namun secara suara FPNasdem-Hanura sangat besar. ”Jadi seharusnya FP Nasdem-Hanura mendapatkan posisi pimpinan komisi,”tegas Ketua FPNasdem-Hanura, Muzamil belum lama ini.
Mendapatkan pernyataan itu, FPKS kecewa . Melalui Anggota FPKS Jatim yang juga Ketua DPW PKS Jatim, Hammy Wahjunianto bersama Golkar, PPP, Demokrat dan PAN,  memutuskan tidak memberikan posisi kepada FP Nasdem-Hanura. ”Mereka sudah bersikap sombong seperti itu, akhirnya kami yang tergabung dalam KMP sepakat tidak memberikan jatah kepada FP Nasdem-Hanura diposisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Padahal sebelumnya kami akan memberikan mereka kedudukan,”papar Hammy lebih.  [cty]

Tags: