Surabaya,Bhirawa
Pakar kesehatan masyarakat mengingatkan jaringan pemerintahan agar melihat new normal atau kenormalan baru paska control pandemic Covid-19 sebagai perubahan budaya dan habit masyarakat yang tidak mungkin bisa dilakukan seketika dan sopradis. Diperlukan sejumlah perangkat aturan yang melibatkan semua stake holder dan lembaga kemasyarakatan untuk menysun dan melaksanakannya.
“New normal bukan sekedar program adhoc dan berbatas waktu yang singkat seperti halnya PSBB tetapi sebuah perubahan budaya dan habit yang tidak mungkin bisa dilakukan seketika dan sporadis , perlu melibatkan banyak stake hokder dan lembaga lembaga kemasyarakatan,” ujar pakar kesehatan masyarakat Zahrul Azhar Asad , Senin(1/6).
Perubahan habit itu , lanjut pria yang akrab disapa Gus han ini, tidak cukup dng sekedar dengan regulasi tanpa didukung oleh gerakaan dan kebijakan yang masif. Untuk itu, alumnus Master kesehatan UGM ini meminta agar pemerintah, terutama pemerintah daerah agar segera buat blueprint yang fix dan rigid libatkan semua elemen dari RT RW dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya .
“Dan yang lebih penting lagi, yakni share waktu untuk menyamakan langgam antara pemerintah pusat, daerah dan lintas sektoral agar tidak jalan sendiri seperti selama ini. Prinsipnya, siapkan perangkat dan SOP-nya, libatkan tokoh masyarakat hingga level RT/RW karena yang akan kita lakukan ini adalah mengubah budaya, bukan skadar menerapkan aturan semata.Tumbuh kan keyakinan ini adalah kebutuhan kita bersama bukan semata kepentingan pemerintah,’ ujar Gus Han yang juga salah satu ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.
Saat ini, lanjutnya, wacana new normal yang berkembang masih berputar pada analisa ekonomi, padahal yang paling urgen, lanjutnya adalah masalah pengubahan budaya masyarakat dalam kehidupannya. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah juga memperhatikan bagaimana pengubahan budaya sosial bisa menjadi bagian penting dalam penyiapan new normal.
“Kita lihat postur alokasi anggaran ratusan triliun yang disiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi covid ini sepeti apa ? Janhan jangan terlalu dominan pada recovery ekonomi ? Bgmna dng cost untuk sosialsisasi dan penerapan dalam merubah budaya itu sendiri ? Jangan sampai new normal hanya bermakna sebatas sebagai new regulation semata,” tuturnya dikonfirmasi lewat Watsapp kemarin.
Terkait masih dilaksanakannya PSBB di sejumlah daerah di jatim khususnya Surabaya Raya, Gus Han menyebut sebaiknya sebelum masuk membahas new normal ada tahapan yang harus dilalui yaitu masa transisi, ; setelah PSBB maka dilanjutkan masa PSBP ( pembatasan sosial berbasis protokol ) sebagai transisi .
“Belum saatnya new normal. New normal yang dipaksakan itu seperti selebrasi kepagian,” kata pria yang akrab disapa Gus Hans tersebut, New normal mau tidak mau harus kita lalui, tetapi tidak serta merta tanpa persiapan dan perangkat yang matang,” sambungnya.
Selama masa transisi ini, lanjutnya , pemerintah bisa menyusun protokol yang komperehensip dalam segala bidang , dan tidak boleh ada lagi silang sengkarut antar sektor dan level pemerintahan seperti yang sekarang ini kita lihat .
“Pemerintah harus fokus untuk penanganan covid , tidak perlu gimik gimik politik yang tidak berdampak pada penurunan jumlah covid . Koordinasi yang baik dengan lintas instansi dan lintas jenjang level bisa menjadi kunci keberhasilan menghadapi musibah ini,” tutupnya. [gat]
