Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beserta Pangdam V Brawijaya, Wakapolda Jatim foto bersama pada acara rapat kerja MUI Provinsi Jatim di Asrama Haji Surabaya, Rabu (26/12).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengusulkan akan membentuk tim di tingkat provinsi yang membahas berbagai masukan dari para kiai terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren (RUU Ponpes). Nantinya, tim ini akan mengusulkan agar konsep pendidikan pondok pesantren diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional.
“Dulu diniyah salafiyah tidak diurus baik Menteri Agama atau Menteri Pendidikan. Ke depan, semua konsep pendidikan harus diurus. Tim ini nantinya akan melakukan dialog dengan DPR dan Kementerian Agama untuk mengusulkan konsep ini,” kata Pakde Karwo, sapaan lekatnya, saat membuka Rapat Kerja Daerah/Rakerda Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Hall Bir Ali Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu (26/12).
Selain membentuk tim ini, Pakde Karwo juga mengusulkan agar pondok pesantren yang sebagian diniyah salafiyah harus ditampung dan dibiayai oleh negara. Selama ini, yang membiayai hanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah diniyah dari pemerintah provinsi.
“Kemarin kami menyampaikan ke presiden dan beliau setuju. Jadi tim ini kita kejar, kalau bisa Januari ada delegasi ke DPR menyampaikan konsepnya seperti apa,” kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jatim ini.
Menurut Pakde Karwo, usulan ini sangat penting karena di Jawa Timur terdapat 1.080.000 santri diniyah salafiyah.
“Mari usulan ini kita jadikan konsep dalam Rakerda 2019, selanjutnya tinggal koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur agar tim ini diurus,” katanya.
Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berharap agar rakerda ini menghasilkan keputusan yang bermanfaat. “Semoga Allah meridhoi program-program yang kita hasilkan,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum MUI Provinsi Jatim KH Abdussomad Buchori mengatakan, tahun ini MUI sudah berusia 43 tahun. Diibaratkan umur manusia, MUI sudah sangat dewasa. MUI juga telah mengalami beberapa kali kepemimpinan nasional dan terus berkontribusi banyak hal.
“MUI merupakan wadah bagi ulama dan cendekiawan dan menghasilkan banyak masukan-masukan yang bermanfaat,” katanya.
MUI Jatim sendiri, lanjutnya, rutin melakukan berbagai kegiatan. Seperti melakukan rapat pimpinan pengurus MUI Jatim yang diadakan sebulan sekali untuk membahas berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, setiap tahun juga dilaksanakan rakerda yang diikuti MUI kab/kota di Jatim, serta rakorda antar provinsi, yakni Jatim, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Jadi Jatim memberi kontribusi termasuk berbagai masalah yang terjadi di provinsi lain, misal gempa bumi yang terjadi NTB lalu kami mengirimkan bantuan,” jelasnya.
KH Abdussomad mengatakan, dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada 2017 lalu, MUI Jatim mendapat nilai A, yang merupakan nilai tertinggi. Setelah itu disusul oleh Aceh dan Sumatera Utara.
Untuk itu, pada 2019 MUI Jatim dituntut mendapat predikat ISO 9001:2015. Bila predikat ini diberikan, maka komisi-komisi di seluruh daerah harus berjalan dengan baik. Salah satunya agar anggaran yang diperoleh harus melahirkan program yang implementasi dan pelaporannya sesuai. Ke depan, ia juga berharap anggaran untuk MUI Jatim bisa ditambah.
Rakerda MUI Jatim pada 2018 kemarin diikuti oleh ketua umum dan sekretaris umum Dewan Pengurus MUI kab/kota se-Jatim. Turut hadir Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, serta Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Toni Harmanto. [tam]
