PDIP Angkat Tangan

DPD PDIP Jatim, Bhirawa
Tidak hadirnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI, Mendagri, Gubernur Jatim dan DPRD Kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik Wawali Surabaya Wisnu Sakti Buana  mendapat kecaman dari para elit PDIP Jatim. Partai berlambang banteng dengan moncong putihnya inipun sempat mengaku angkat tangan dengan sikap Risma tersebut.
Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi mengaku tidak kaget jika Tri Rismaharini tak mau menghadiri undangan Komisi II DPR RI. Pasalnya,  PDIP selaku partai pengusung Wali Kota Surabaya sudah berusaha maksimal menyelesaikan persoalan tersebut. Namun kenyataannya, Risma mencoba mengalihkan persoalan mulai dari desakan agar dia mundur dari jabatannya hingga pada tekanan tol tengah kota.
”Ketika diselesaikan secara internal sudah clear. Tapi di luar, Risma masih berkoar-koar sehingga pada November 2013, Ketum  menugasi enam orang pengurus DPP PDIP untuk menemui Risma dan Wisnu , hasilnya pun selesai secara internal, ” ujar Kusnadi saat dikonfirmasi, Kamis (27/2).
Namun lagi-lagi,  Risma tetap mempersoalkan.  Sekjen DPP PDIP Tjahyo Kumolo mendatangi Risma dan Wisnu.  Bahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri seminggu lalu memanggil keduanya dan selesai secara internal.
“Tapi setelah pertemuan itu Risma kembali mempermasalahkan sehingga partai tidak tahu lagi maksud dan tujuan Risma yang terus mempersoalkan polemik pelantikan Wawali Surabaya, ” ungkapnya.
Bahkan Wakil Ketua DPR RI dan komisi II DPR RI yang berusaha ikut campur tangan dibuat pusing. “Semua pihak sudah berusaha mengikuti kemauan Risma,  tapi dia justru seenaknya sendiri.  Harusnya sebagai pemimpin bisa bersikap arif dan bijak, bukan menuntut kemauannya sendiri, ” tambah Kusnadi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar  Freddy Poernomo menjelaskan bahwa kewenangan pengganti wawali itu adalah hak parpol pengusung yakni PDIP. Sehingga jika Risma tidak setuju harusnya jauh-jauh hari dia melobi PDIP.  “Ini adalah bukti Risma itu bukan politisi yang dewasa karena tak mampu melobi PDIP,” ujarnya.
Dari sisi hukum,  lanjut Freddy,  langkah yang ditempuh Gubernur Jatim Soekarwo itu sudah benar,  karena gubernur adalah penyelenggara pemerintah pusat di daerah yang mengurusi administrasi pemerintah.  “Gubernur melantik Wawali Surabaya itu karena ada aspek hukum yang harus dilaksanakan, ” tegas caleg DPRD Jatim Dapil IX ini.
Soal ketidakhadiran Tri Rismaharini di Komisi II juga dinilai secara etika tidak benar.  Masalahnya ini menyangkut urusan Wali Kota Surabaya yang lebih bersifat individu sehingga kalau didelegasikan itu tanda kedewasaan politik Risma perlu ditingkatkan. “Secara etika dan logika,  harusnya Risma hadir tapi dia malah tak datang, ” beber Freddy. [cty]