Pekerjaan Rumah Menanti Kepala OPD Baru

Kantor Gubernur Jatim

Perubahan SOTK Resmi Berlaku Mulai Januari
Pemprov, Bhirawa
Setumpuk pekerjaan rumah telah menantikan sentuhan masing-masing kepala OPD baru yang telah dilantik Gubernur Jatim, Jumat (30/11) lalu. Mulai dari keberlanjutan gagasan besar tentang Jatim Smart Province, hingga optimalisasi kewenangan provinsi sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Seperti diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jatim Ardo Sahak, instansi yang dipimpinnya memegang peranan strategis karena sesuai tuntutan revolusi industri 4.0, masyarakat semakin kritis terhadap konsumsi informasi. Khususnya dalam mengoptimalisasikan Jatim Smart Province yang merupakan gagasan Gubernur Jatim.
“Mudah-mudahan amanah ini dapat saya kerjakan sebagaimana tugas Pak Gubernur karena saya melihat, Jatim Smart Province ini luar biasa dengan melibatkan teknologi yang canggih,” tutur Ardo Sahak saat dikonfirmasi kemarin, Senin (3/12).
Program strategis smart province, merupakan langkah untuk mengintegrasikan informasi di tiap OPD. Sehingga terciptalah one gate system informasi ditengah perbedaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Karena itu, Kominfo harus bisa menjalin kerjasama dengan OPD yang lain.
“Jatim juga akan menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional Februari 2019 mendatang. Jadi itu juga yang harus disiapkan dengan baik karena itu Kominfo juga harus membangun kerjasama yang baik dengan insan pers di Jatim,” ungkap mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Jatim tersebut.
Selain Kominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang tak kalah menumpuk. Di antaranya ialah menindaklanjuti perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan implementeasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Kepala DKP Jatim Muhammad Gunawan Saleh menuturkan, perubahan SOTK di instansinya terjadi pada penghapusan empat UPT dan pendirian empat cabang dinas. “Sebenarnya dari sis jumlah tidak berubah, tetapi kita sekarang memiliki cabang dinas yang membantu urusan administrasi di daerah. Seperti izin penangkapan, pengolahan maupun konservasi,” tutur Gunawan.
Saat ini, DKP Jatim memiliki empat Cabdin yang tersebar di Tuban untuk melayani administrasi di wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro dan Surabaya. Selain itu, Cabdin Blitar untuk melayani sekitar wilayah Mataraman, Cabdin Situbondo melayani wilayah Tapalkuda, Madura dan Sidoarjo, sedangkan Cabdin Malang membawahi wilayah Malang raya dan Lumajang.
“Jadi layanan izin dari Surabaya ke Cabdin Tuban. Tapi semua kita lakukan via online dan berkasnya kita jemput bola. Bisa dititipkan ke UPT yang ada di daerah atau DKP kabupaten/kota. Sementara cek fisi kapal kita dapat menggunakan personel yang ada di daerah masing-masing,” ungkap Gunawan.
Selain perubahan SOTK, saat ini yang dikejar adalah RZWP3K. Rencana ini merupakan bagian dari amanat UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait kewenangan izin reklamasi di tingkat provinsi. Sebelumnya, izin reklamasi mulai dari 0-14 mil wilayah perairan beradai di tangan bupati/ wali kota. Sedangkan kini, wilayah perairan mulai dari 0-12 mil merupakan kewenangan provinsi.
“Sehingga izin reklamasi sekarang ada di tangan provinsi. Tetapi dari pusat sudah ada petanya, mana wilayah yang boleh direklamasi atau wilayah konservasi yang tidak boleh direklamasi,” ungkap dia.
Terkait hal tersebut, lanjut Gunawan, Pemprov Jatim telah mengeluarkan Perda Nomor 1 tahun 2018 dan masih membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk pergub tentang reklamasi. “Sudah ada beberapa izin reklamasi yang masuk. Tetapi pergub masih dalam kajian,” tutur dia.
Gunawan mengakui, praktik reklamasi tidak hanya dilakukan oleh pengembang besar. Di wilayah Madura, dia mengaku praktik reklamasi juga dilakukan oleh perorangan untuk rumah tinggal. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena akan mengubah gambar peta. “Beberapa reklamasi yang tengah diajukan itu ada di Sedati, Sidoarjo berupa pengembangan Juanda. Kemudian di Lamongan juga ada untuk Nat Park,” pungkas Gunawan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno menuturkan, pelantikan pejabatan eselon II, III dan IV merupakan bagian dari perubahan SOTK yang telah dievaluasi Kemendagri. Namun, kendati telah dilantik personelnya oleh Gubernur Jatim, perubahan SOTK secara resmi baru dimulai per Januari 2019.
“Karena mereka masih harus menyelesaikan tanggung jawabnya di masing-masing UPT atau cabdin yang dihapus. Termasuk PPK yang masih berurusan dengan kontrak keuangan. Sementara untuk kepala OPD sudahbisa langsung melaksanakan tugas barunya,” pungkas Anom. [tam]

Tags: