Pemilu Tak Langsung Khianati Reformasi

Jakarta, Bhirawa
Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengatakan Pemilu tidak langsung berarti merampas hak rakyat. Pilkada tidak langsung adalah akal akalan elite politik untuk membelokkan arah reformasi. Ini pengkhianatan pada tujuan reformasi. Pilkada tidak langsung akan melawan arus dan membunuh proses demokrasi yang telah kita jalani selama 10 tahun ini.
“Jika Pilkada tak langsung diberlakukan lagi, sama halnya kita kembali ke jaman orde baru. Dimana waktu itu, hak hak rakyat begitu mudahnya diambil paksa oleh para wakil-nya di DPR. Sekarang ini rakyat menuntut haknya, yakni memilih langsung Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota,  “papar Laode Ida dalam dialog kenegaraan tentang “Pemilukada Langsung Vs Tidak Langsung” di DPD RI. Hadir sebagai nara sumber lain Refly Harun pengamat hukum tata negara dan Martin Hutabarat politisi Gerindra.
Refly Harun sepakat dengan pernyataan Laode Ida, bahwa Pilkada tidak langsung hanya akan menguntungkan segelintir elite di Jakarta. Padahal rakyat tetap menghendaki Pilkada langsung sejalan dengan proses demokrasi yang telah berjalan baik selama ini. Pemilu langsung yang dirintis mantan Presiden Megawati tahun 2004 dan diteruskan Presiden SBY, dinilai rakyat sesuai dengan negara demokrasi yang dikehendaki mereka.
“Jika menghendaki proses demokrasi terus berlangsung, Presiden SBY bisa saja memberikan kewenangannya untuk menghentikan niat buruk ini. Yakni dengan menarik diri dari pembahasan perubahan Pemilu langsung menjadi tidak langsung di DPR,” saran Refly Harun.
Pendapat sebaliknya dilontarkan oleh politisi Gerindra Martin Hutabarat, dia bilang Pemilu langsung selain menelan dana besar juga merugikan para kandidat. Disamping banyak menimbulkan konflik. Pilkada tidak langsung kata Martin, mudah diawasi dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. [ira]