Tulungagung, Bhirawa
Pembangunan infrastruktur dan bidang pendidikan di Tulungagung menjadi prioritas pasangan Bupati Syahri Mulyo dan Wabup Maryoto Biriwo. Namun, untuk mampu mewujudkan di dua bidang ini pasangan SahTo tidak ingin menerapkan jurus ‘aji mumpung’ demi meraih sesuatu. Dan, pelan tapi pasti adalah modal utama pasangan bupati dan wakil bupati yang asli putra daerah ini. Dengan pola pelan tapi pasti ini dirinya yakin kalau Tulungagung kedepan akan lebih baik serta membuahkan hasil yang positif pula.
”Yang jelas, segala kebijakan pastinya harus melalui proses prosedur yang ada. Jadi, tidak ada niatan SahTo mengingkari janji dalam mengemban amanah. Dengan motto Tulungagung Ayem Tentrem Mulyo Ln Tinoto adalah tujuan utama Pemkab Tulungagung pada era SahTo,”kata Kabag Humas Tulungagung Drs Marjadji pada Bhirawa belum lama ini.
Sementara itu, Pemkab Tulungagung telah mewujudkan beberapa kebijakan serta program, khususnya di dunia pendidikan yang selaras dan sejalan dengan program pemerintah pusat melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan. Program tersebut diantaranya adalah program belajar 12 tahun. Dengan program ini diharap mampu menekan angka drop out dan meningkatkan persentase APK di Kabupaten Tulungagung.
Selain itu, pemkab juga telah meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui APBD dan diharapkan mampu bersinergi dengan Bos yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu biaya pendidikan di Tulungagung menjadi lebih murah dan mampu menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Dan, Pemkab Tulungagung akan terus memberi dukungan bagi seluruh komponen pendidikan dalam upaya pembangunan pendidikan di Tulungagung.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masilnya, diharap mampu menjadi ujung tombak pendidikan yang berbasis kompetisi dan keahlian, menciptakan serta menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dapat mendukung pengembangan ekonomi, industry dan memberi kontribusi bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Tulungagung.
”Beliaunya (bupati, red) berharap SMK rujukan dapat menjadi pioneer dalam hal pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan di Tulungagung penuh keikhlasan serta mau berbagi prestasi kepada satuan pendidikan lainnya,”ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung Drs Suharno MM pada Bhirawa
Untuk itu, lanjut Suharno, bagi anak didik yang ber prestasi bakal mendapat perhatian Serius alias prioritas dari pemkab setempat. Hal ini dilakukan mengingtat sebelum era pemerintahan SahTo banyak anak didik berprestasi diboyong di kota lain, kususnyas siswa siswi berprestasi di bidang olag raga.
”Kalau kita mau jujur, tahun tahun lalu banyak anak berprestasi yang diboyong ke kota lain dan mereka mendapat perhatian lebih. Ini terjadi karena pemerintah saat itu tidak ada perhatian serius soal itu. Jadi, saat ini para guru ditugasi dengan cara jemput bola bagi anak berprestasi ,”jelasnya.
Biasanya, lanjutnya, saat pendaftaran peserta didk baru (PPDB) banyak warga Tulungagung yang berduit berlomba-lomba melakukan lobi demi anak-anaknya yang pada akhirnya anak berprestasi itu terlupakan bahkan tersisihkan. Karena, demi di sekolah favorit itu pula mereka orang tua berduit tebal berani merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah.
”Kalau budaya ini terus ditanamkan maka dunia pendidikandi Tulungagung akan semakin tidak baik. Untuk itu, kami telah menghimbau kepada seluruh guru agar tidak lagi melakukan pungutan saat PPDB. Bila nanti ada yang melanggar atau ada yang melaporkan, akan tahu sanksinya,”katar Suharno yang juga Ketua PGRI Tulungagung ini.
Masih kata Suharno, selain tidak diperbolehkan bermain saat musim PPDB ia pun akan menindak tegas bagi pihak sekolah yang masih berani Manahan ijazah. Apabila ada yang mengabaikan atau bandel maka dirinya pun tidak segan segan memberi sanksi tegas bagi mereka. ”Apapun alasannya, tahun ini tidak ada lagi yang namanya menahan ijazah. Kalau masih ada berarti mereka sudah siap resikonya,” jelas Harno. [adi]
Keterangan Foto : Gubernur Jatim Dr.H. Soekarwo saat melantik pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Periode 2013-2018.
