Gresik,Bhirawa
Penerimaan sebanyak 17 CPNS dijajaran Pemkab Gresik terus menuai kecaman keras dari sejumlah kalangan. Kali ini datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Gresik, Kamis (18/9) kemarin.
Puluhan aktivis PMII itu menilai kebijakan Pemkab Gresik merekrut sebanyak 17 CPNS dokter itu dinilai tak transparan dan penuh nepotisme. Apalagi mereka juga menemukan dari 17 CPNS itu diketahui salah satunya anak pejabat teras Pemkab Gresik.
”Ada kecuragan yang dahsyat dalam penerimaan 17 CPNS itu. Apa tak malu karena uang tega berbuat curang terhadap rakyat. Rakyat Gresik tak bodoh kalau Pemkab Gresik adalah sarang kecurangan,” teriak Budi dalam orasinya.
Dalam aksinya itu, PMII minta pengangkatan 17 CPNS itu diusut secara tuntas. Selain itu, mereka juga mendorong kejaksaan untuk mengusut proses pengangkatan 17 CPNS itu. Dan yang tak kalah menarik mendorong DPRD untuk menggunakan hak interpelasi mempertanyakan pengangkatan CPNS yang dinilai ilegal itu. ”Kami akan mendorong DPRD untuk melakukan interpelasi,” tambah Budi yang juga Korlap aksi ini.
Aksi yang dilakukan puluhan aktivis PMII itu sempat membuat geram petugas kepolisian. Betapa tidak, setelah melakukan orasi di sebelah Timur kantor Pemkab, mereka bergeser ke depan pintu utama Pemkab. Tidak hanya itu, aksi yang awalnya direncanakan ke kantor DPRD, tiba-tiba menuju ke kantor Pemkab. Padahal, sejak pagi puluhan petugas gabungan sudah berjaga di gedung dewan.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemkab Gresik, Drs Saputro MM menjelaskan, bahwa penerimaan 17 CPNS itu sudah sesuai dengan prosedur. Penerimaan CPNS itu merupakan formasi khusus dan bukan umum. ”Kalau penerimaan CPNS itu dinilai ilegal, ya jangan protes ke Pemkab, tapi ke pusat. Karena ini kebijakan Pemerintah pusat,” kata Saputro.
Jika penerimaan CPNS itu dinilai tidak transparan, menurut Saputro juga tidak benar karena sebelummya juga sudah diumumkan.n eri
Keterangan Foto : Sejumlah aktivis PMII menggelar unjuk rasa ke kantor Pemkab Gresik Kamis (19/9) kemarin. [kerin ikanto/bhirawa]
