Pemkab Malang Tekan Alih Fungsi Lahan Pertanian

6-FOTO KAKI cyn-13-6-Foto lahan pertanian yang tak boleh dialih fungsikanPemkab Malang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang setidaknya mampu menekan rasio peralihan tanah basah ke kering hanya sebesar 3,5 persen-4 persen per tahunnya, yaitu guna untuk menjaga ketahanan pangan. Karena jika tidak ditekan peralihan fungsi lahan tersebut, maka akan terjadi persoalan sosial ditingkat masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda( Kabupaten Malang Abdul Malik, Kamis (12/6), kepada wartawan mengatakan, kecilnya tingkat peralihan tanah basah itu membuat Kabupaten Malang menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Timur (Jatim).
Karena Kabupaten Malang merupakan satu dari enam wilayah di Jatim yang menjadi bumi pangan. “Karena etiap tahun Kabupaten Malang surplus padi sebanyak 65.000 ton, dan total untuk seluruh komoditas mencapai 75.000 ton,” jelasnya.
Sementara, lanjut dia, untuk menjaga lahan basah menjadi lahan kering, Pemkab Malang telah melarang keras investasi menggunakan lahan basah. Sehingga investor hanya kita perbolehkan untuk memanfatkan lahan kering atau tegalan.
Sedangkan tanah yang masuk sebagai lahan produkstif atau kategori S1, dilarang keras untuk dimanfaatkan menjadi perumahan maupun kawasan industri. Dengan begitu maka upaya Pemkab menjaga ketahanan pangan di wilayahnya tetap terjaga.
“Pemkab bakal membendung tanah yang masuk tegori S1 untuk kebutuhan perumahan dan lainnya. Sebab, jika tanah yang masuk sebagai lahan produkstif digunakan untuk kebutuhan perumahan atau industri, maka hal itu akan mempersempit luasan lahan pertanian,” ujar Malik.
Untuk solusi beralihnya tanah basah menjadi tanah kering, kata dia, yaitu untuk menjaga ketahanan pangan tersebut, sehingga Pemkab telah memperluas jaringan irigasi. Tujuannya adalah agar panen bisa mencapai dua sampai tiga kali setiap tahun.
Dengan begitu potensi ketahanan pangan bisa terjaga dengan baik. Selain di Kabupaten Malang surplus beras, sedikitnya ada sembilan komoditas di kabupaten ini juga mampu menjadi andalan ekspor, diantaranya adalah hasil produksi kopi. Karena lahan kopi kini mencapai 13.366 hektare (ha), sehingga produksi kopi per tahun sebanyak 5.963 ton.
Berkurangnya lahan pertanian di Jatim, hal ini juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim Deddy Setiadi, saat berada di area pameran hasil produksi pertanian Pekan Nasional (Penas) XIV Petani Nelayan 2014, di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Menurut dia, masalah yang dihadapi pemerintah saat ini dalam alih fungsi lahan adalah semakin cepatnya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang dapat memengaruhi kinerja sektor pertanian. “Konversi lahan pertanian tersebut secara langsung akan menurunkan dan mengurangi luas lahan untuk kegiatan produksi pangan sehingga berpengaruh terhadap penyediaan pangan lokal maupun nasional,” terangnya.
Di sisi lain, dia katakan, kehilangan tanah pertanian cenderung diikuti hilangnya mata pencaharian petani yang dapat berdampak pada bertambanhnya jumlah pengangguran, yang pada akhirnya juga akan memicu masalah sosial. Sebab, masyarakat tani tradisional di pedesaan pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang memadai dan tidak memiliki keahlian lain selain bertani. [cyn]

Keterangan Foto : Salah satu lahan produkstif di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang tidak diizinkan untuk dialihfungsikan menjadi bangunan gedung. [cyn/bhirawa]

Tags: