Tampak dalam foto Bupati Mojokerto, Pungkasiadi sedang menanda tangani paket kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, secara virtual.
Guna mensinergikan optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Direktorat jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) R.I. melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penandatanganan ini dilaksanakan secara virtual, oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi dengan Dirjen perimbangan keuangan, Astera primanto. juga dengan Dirjen pajak Suryo utomo, di ruang command center Kabupaten Mojokerto.rabu sore 27/8/20.
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Astera Primanto dalam siaran video conference mengharapkan agar perjanjian dapat meningkatkan kerjasama pemerintah pusat dengan daerah. Menurutnya, Pemda perlu memperkuat pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta secara mandiri mampu melaksanakan pembangunan masing-masing. Astera Primanto Bakti juga menjabarkan pandangannya terkait kompetensi daerah dalam hal pengelolaan pajak yang harus ditingkatkan.
“Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dirasakan dalam perpajakan. Kelemahan daerah dalam perpajakan yaitu kurangnya kapasitas organisasi, kurangnya aturan daerah yang dapat mengikuti secara deskriptif mengenai pajak, dan harus terus updating data serta transparasi,” kata Astera Primanto Bakti.
Sementara itu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo juga menyebut jika kerjasama ini nantinya akan melahirkan suatu sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
“Setelah penandatangan PKS, ke depannya kita bisa bersinergi membangun negara. Tak sampai disitu, di masa pandemi ini kita juga dapat menstimulus para pelaku usaha dengan memberi retribusi kepada daerah. Kita juga saling mendukung program pemberantasan korupsi dan pengelolaan bersama, dengan terus berkoordinasi secara berkelanjutan,” kata Suryo. [min]
