Saiful Ilah. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo berjuang keras untuk tetap meneruskan konsep Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), untuk membangun RS Sidoarjo Barat di Kelurahan Tambak Kemerakan, Kec Krian.
Meski hingga kini atau dalam waktu enam bulan ini, Persetujuan Kerja Sama (PKS) yang diserahkan kepada DPRD Kab Sidoarjo, sudah dua kali tidak juga dijawab oleh wakil rakyat itu.
Namun, ditegaskan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, saat menggelar jumpa pers dengan awak media, tentang rencana pembangunan RS barat di Kec Krian, Kamis (15/8) kemarin, di Pendopo Delta Wibawa. Bupati menegaskan, karena pembangunan RS Sidoarjo di bagian barat itu, sudah mendapat persetujuan dari Kemenkeu dan Bappenas dengan menggunakan pola KPBU.
”Kami akan maju terus dengan Konsep KPBU untuk membangun RS barat di Kec Krian ini, tak ada batas waktu atau deadline dari konsep ini,” tegas Bupati Saiful Ilah.
Bupati mengakui, eksekutif tidak bisa membangun kalau tidak ada izin dari DPRD. Tapi ironisnya, PKS yang diserahkan oleh eksekutif pada dewan sampai dua kali, tidak juga direspon atau tidak dijawab atau dibiarkan saja.
”Akibatnya RS tak bisa dikerjakan sampai sekarang. Kami sudah ke Mendagri, menanyakan bagaimana kalau PKS nya tidak juga dijawab tetapi masih belum ada solusi,” lanjutnya.
Bupati Saiful Ilah berulang kali mengatakan, dirinya sebagai orang asli dari Kab Sidoarjo. Sehingga dirinya tidak mungkin akan merusak Sidoarjo. Dirinya juga malu kalau mengambil uang dari yang bukan haknya.
”Saya ingin RS Sidoarjo barat di Kec Krian bisa segera terwujud. Kalau bisa dimulai tahun 2019 ini,” kata Bupati Saiful Ilah, yang juga didampingi Wabup Nur Ahmad Syaifudin, Kadinkes, Dirut RSUD, Kadis DPM dan PTSP, Kabag Pemerintahan dan Sekdin Kominfo Kab Sidoarjo.
Bupati Saiful Ilah juga mengatakan, banyak keuntungan dengan menggunakan konsep KPBU. Diantaranya bisa penghematan biaya APBD sampai Rp36 miliar. Prosesnya tidak ngawur. Ada konsultan dari Kemenkeu. Proses pembangunannya akan tepat waktu. Dan masih banyak lainnya. Baik dari kajian hukum dan ekonomi. ”Justru harapannya dengan KPBU kinerja layanan pada publik lebih meningkat,” tegasnya serius.
RS Sidoarjo Barat di Kec Krian sangatlah urgent dibangun. Karena kini RSUD Sidoarjo kewalahan melayani pasien. Di RSUD Sidoarjo dalam sehari melayani pasien hingga 2 ribu orang pasien. Dikarenakan RSUD Sidoarjo jadi RS tipe B yang jadi rujukan dari sejumlah kab/kota di sekitar Kab Sidoarjo.
RS Sidoarjo barat diharapkan akan memudahkan pasien warga Sidoarjo di wilayah barat dalam cepat mendapat layanan. Seperti dari Kec Krian, Prambon, Balongbendo, Tarik, Tulangan, Krembung dan Wonoayu. Bupati Saiful Ilah justru heran, dirinya yang getol untuk membangun RS Sidoarjo barat justru dianggap tidak peduli.
Bupati menegaskan, ada oknum yang memasang spanduk dan menjelek – jelekkan dirinya karena dianggap ingkar janji tidak membangun RS Sidoarjo di wilayah barat. Namun spanduk itu tak berani menyebutkan identitasnya. ”Itu namanya maling teriak maling, saya ini justru yang ingin sekali ada RS Sidoarjo di wilayah barat,” katanya.
Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, juga menegaskan kalau mekanisme KPBU untuk membangun RS Sidoarjo di wilayah barat harus bisa disetujui dewan. Makanya, Pemkab Sidoarjo, lanjut Nur Ahmad, akan tetap bersikukuh bagaimana caranya agar bisa disetujui Dewan. ”Mungkin perlu kondisi yang dingin agar bisa disetujui dewan,” komentarnya. [kus]
