Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Badru Tamam
Munculnya logo salah satu partai politik saat belajar online kelas 1 SD di materi program pembelajaran GURUku, dinilai kalangan legislatif kota Surabaya, sangat fatal dan menjadi preseden buruk dunia pendidikan di Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Badru Tamam mengatakan, Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab dengan munculnya logo salah satu parpol di sistem pembelajaran daring, atau dalam jaringan.
“Ini kan programnya Pemkot Surabaya, jadi mengapa tidak disortir terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi apa yang disampaikan gurunya itu sudah jelas arahnya, tiba-tiba muncul logo partai berlambang Banteng moncong putih,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (09/09/20).
Ia menjelaskan, muncul nya lambang banteng moncong putih saat guru menerangkan arti sila ke 4 dari Pancasila, saat belajar online kelas 1 SD dan disiarkan SBO TV kemarin, Selasa (08/09/20) jelas ada pesan terselubung.
Badru Tamam menambahkan, untuk anak kelas 1 SD mungkin tidak mengerti, tapi selama belajar daring tentu si anak didampingi orang tuanya, dan sudah pasti si orang tua murid memahami betul dengan munculnya lambang parpol tersebut.
“Pesannya sudah jelas, orang tua yang mendampingi anak saat belajar online, dan ini tidak benar. Untuk itu kami minta Pemkot Surabaya harus bertanggung jawab penuh atas kejadian ini,” tegasnya.
Saat ditanya apa Diknas Kota Surabaya kecolongan, Badru Tamam mengatakan dengan tegas, ini bukan kecolongan tapi disengaja. Kalau kecolongan kan tiba-tiba muncul, tapi ini seperti sudah disetting.
“Wong itu kan program belajar Pemkot Surabaya, jelas ini bukan kecolongan tapi disengaja,” kata politisi PKB Kota Surabaya tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan, dunia pendidikan merupakan dunia suci yang harus dijauhkan dari unsur atau narasi-narasi politik.
Bukan berarti tidak boleh ada pendidikan politik, ujar Badru Tamam, namun jika diarahkan ke salah satu partai politik dalam sistem pembelajaran kita, itu yang sangat-sangat tidak boleh terjadi.
“Yang pasti Diknas Kota Surabaya harus bertanggung jawab penuh,” ungkapnya. [dre]
