Wali Kota Hadi menandatangani NPHD untuk PAUD dan TK.
Probolinggo, Bhirawa
Pemkot Probolinggo berencana menyediakan seragam gratis bagi mereka. Anggarannya sudah diajukan dalam Perubahan APBD 2019. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Probolinggo mengajukan anggaran Rp 4,6 miliar. Namun, hanya pelajar tingkat SD dan SMP yang akan mendapatkannya.
“Sudah kami anggarkan di Perubahan APBD 2019 sebesar Rp 4,6 miliar. Anggaran ini untuk pembelian seragam SD-SMP negeri dan swasta,” ujar Kepala Disdikpora, Kota Probolinggo, Moch Maskur, Rabu (7/8) kemarin.
Awalnya, Disdikpora merencanakan anggaran miliaran rupiah itu akan digunakan untuk seragam lengkap dengan sepatu dan tas. Namun, mendapatkan masukan dari Wali Kota untuk memasukkan pelajar SD-SMP swasta.
“Akhirnya, Rp 4,6 miliar itu dialokasikan untuk negeri dan swasta. Tapi, yang diperoleh hanya seragam. Berupa seragam putih merah, seragam pramuka, dan seragam olahraga untuk SD. Serta, seragam putih biru, seragam pramuka, dan seragam olahraga untuk SMP,” jelas Maskur. Karena anggaran ini baru dianggarkan pada Perubahan APBD 2019, sementara ini siswa boleh menggunakan seragam asal sekolah sebelumnya. Kalau yang SMP masih diperkenankan menggunakan seragam merah putih dulu.
Sebelumnya, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin telah menyampaikan rencana seragam gratis bagi para pelajar ini. Seragam itu akan disalurkan melalui Disdikpora.
“Nanti seragam ini akan diberikan berupa kain seragam,” ujarnya.
Pemkot Probolinggo, tidak sanggup memberi uang saku atau uang jajan ke seluruh siswa-siswi yang bersekolah di wilayahnya. Pemkot, hanya bersedia menanggung biaya kegiatan belajar-mengajar dan pembangunan fisik sekolah. Sedang untuk seragam, termasuk tas dan sepatu, sudah dikalkulasi biayanya. APBD mampu menutup kemungkinan kebutuhan seragam sekolah beserta atributnya, juga akan digratiskan. Sementara untuk biaya perpisahan dan rekreasi, diserahkan sepenuhnya ke orang tua atau murid.
Salah satu yang sudah diaplikasikan, kata Hadi, pendidikan gratis yang dideklarasi sekitar satu minggu dirinya menjabat wali kota. Pihaknya sudah menyediakan anggaran Rp 6,5 miliar untuk Bosda SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta. “Jika masih ada tarikan SPP atau iuran sumbangan pembangunan segera lapor ke kami. Kami juga menyediakan anggaran fisiknya,” tegas Wali Kota Hadi. Jika sekolah menarik iuran untuk perpisahan dan rekreasi. Hadi menyatakan, tidak masalah sepanjang dibicarakan dan disetujui orang tua dengan komite sekolah.
“Monggo dengan biaya sendiri. Anggaran dari pemkot untuk perpisahan dan rekreasi, tidak ada biaya. Kalau mengadakan perpisahan cukup disekolahnya saja. Biar biayanya tidak mahal,” tandasnya. [wap]
