Pencairan Dana Jamkesmas Molor

Surabaya, Bhirawa
Rencana pemerintah pusat untuk membayar dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2013 sebesar Rp 63 milliar tinggal pepesan kosong. Dana yang seharusnya turun April ini dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya diperkirakan bakal molor hingga Juli 2014 mendatang.
”Kita mendapat informasi penundaan pencairan dana Jamkesmas dari Kemenkes beberapa waktu lalu saat menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Nasiuonal (Rakerkanas) di Bali,” ujar Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya Dodo Anondo MPH, Kamis (27/3).
Menurutnya, penundaan pencairan dana Jamkesmas disebabkan karena menunggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dari pemerintah pusat. Ada beberapa hal yang harus dibahas dari APBN-P yang akan dilakukan pada  Juni mendatang. ”Pada intinya APBN-P ini berpengaruh pada perubahan anggaran pada keuangan Kementerian Kesehatan.  Tapi yang jelas anggaran Kemenkes  akan dinaikkan,” ujarnya.
Dodo menjelaskan, dalam pencairan anggaran Jamkesmas, Kemenkes bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan beberapa koligium telah mengkaji besaran dana yang akan dikucurkan dalam pencairan dana Jamkesmas ke depannya. Untuk pencairan dana Jamkesmas 2013 tetap akan sama dengan dana yang diklaimkan rumah sakit, akan tetapi untuk pencairan dana Jamkesmas tahun berikutnya akan dikaji ulang.
”Tahun ini besaran dana yang akan dikucurkan untuk Jamkesmas akan dievaluasi dan dikaji lebih dalam, apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Jadi biaya yang dibebankan ke pemerintah nanti akan sama antara rumah sakit satu dengan yang lain. Jangan sampai untuk operasi yang sama biaya yang dibebankan di rumah sakit berbeda,” paparnya.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinkes Jatim ini berharap agar Kementerian Kesehatan segera mencaikan dana Jamkesmas. Menurutnya, keterlambatan pencairan dana ini akan berpengaruh besar terhadap pelayanan rumah sakit. ”Saat ini pelayanan  RSUD dr Soetomo belum terganggu, akan tetapi jika sampai akhir 2014 tidak cair maka akan mengganggu operasional rumah sakit,” tambahnya.
Menurutnya, sebagai rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD dr Soetomo masih mempunyai kecukupan dana dalam mengatasi ketidakcairan dana Jamkesmas. ”Kalau kita di RSUD dr Soetomo belum berdampak, akan tetapi untuk rumah sakit kecil akan sangat berpengaruh,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Jatim dr Harsono berharap agar pemerintah segera mencairkan dana Jamkesmas. Menurutnya, pemerintah masih mempunyai utang untuk mencaikan dana Jamkesmas seluruh rumah sakit di Jatim sebesar Rp 200 Miliar.  ”Jika rumah sakit besar yang berstatus BLUD tidak berpengaruh, tapi rumah sakit kecil sangat berpengaruh,” tegasnya. [dna]