Hudiyono
Surabaya, Bhirawa
Wacana perubahan kurikulum yang digaungkan Mendikbud Nadiem Makariem untuk penerapan sistem SKS untuk jenjang SMK ditanggapi Dinas Pendidikan Jawa Timur. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono menegaskan, selaiknya perubahan kurikulum memang harus adaptif. Bahkan ada beberapa kurikulum yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masa.
“Jatim memahami bahwa kurikulum selalu berubah. Namun untuk mengubah ini perlu tahapan. Itu pun tidak semuanya harus diubah. Ada komponen tertentu yang memang menyesuikan kebutuh industri,” ungkap dia.
Hudiyono menyebut, kemampuan anak didik sangat bervariasi sehingga ada pengklasifikasiannya. Maka Jawa Timur sendiri sudah memberikan pelayanan kognisi kepada siswa dengan sistem SKS untuk SMA. Sedangkan untuk jenjang SMK, akan mengkaji perubahan itu. Pasalnya SMK memang fokus pada keterampilan kebutuhan industri.
“Desain kurikulum sudah dilakukan. Kaidah kurikulum yang standart. Misalnya dari kepadatan kurikulum sudah memenuhi tahapan seperti membaca, mendengar, menulis, menganalisa dan praktek tidak ada masalah,” ujar dia.
Lebih lanjut, sejauh pelaksanaan kaidah dalam desain kurikulum sesuai dengan konsep pengembangan kurikulum hal itu tidak masalah. Misalnya terlalu overload bisa dipadatkan atau digabungkan. Pasalnya, kurikulum harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akh Muzakki menjelaskan, perubahan kurikulum harus membutuhkan road map secara nasional. Sehingga tidak ada kesan berganti pejabat juga ada pergantian program secara nasional.
“Mendikbud tak memiliki visi sendiri, visinya ya visi presiden. Yang menarik dari Mendikbud ini, melihat pendidikan sebagai investasi tidak kalah pentingnya menjawab dua tantangan ini,” paparnya.
Terlebih di Jatim sendiri persoalan pendidikan vokasi masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah. Sebab, faktanya penyumbang angka pengangguran terbesar dua tahun belakangan ini adalah lulusan SMK. Sehingga harus ada yang dibenahi.
“Bagaimana solusinya? Ya harus mensinergikan kebijakan baru dan kebutuhan di Jawa Timur. Bagaimana teknologi dapat dipergunakan untuk memperluas akses. Jangan sampai sekolah vokasi yang biayanya lebih mahal justru tidak memiliki nilai balik dari investasi yang diberikan,” urainya.
Sehingga BLK (Balai Latihan Kerja) saja tidak cukup. Tetapi bagaimana menempatkan pendidikan tidak hanya menempatkan keterampilan teknis melalui teknologi tapi juga penguatan karakter kebangsaan.
Sebelumnya, wacana penerapan sistem SKS untuk jenjang SMK dinilai Menteri Nadiem efektif dalam memberikan ruang bagi siswa untuk berkompetisi dan meningkatkan keterampilannya. Sebab, dalam sistem SKS siswa yang dianggap pintar dan lebih cepat menguasai keahlian tertentu bisa lulus setelah dua tahun saja menempuh pembelajaran (kegiatan belajar – mengajar) di sekolah. Sedangkan siswa yang lambat menyerap ilmu bisa sampai empat tahun untuk lulus. [ina]
