Pers Ikut Tanggung Jawab Redam Konflik Pemilu

Jakarta, Bhirawa
Menurut pengamat komunikasi politik Heri Budianto, media massa punya andil besar dan mampu meredam konflik Pemilu 2014 ini. Untuk itu, pers dituntut tetap independen dan tidak terseret dalam kepentingan politik praktis.
“Media massa di era reformasi ini sangat rentan disusupi kepentingan politik praktis, terutama oleh petinggi atau pemilik media. Di era kebebasan saat ini, bila mengacu pada teori pers, kebebasan media massa menjadi tidak bertanggung jawab. Itu dilema dewasa ini,” papar Heri Budianto dalam diskusi bertema Pemilu dan Tanggung Jawab Media Massa, di loby MPR RI-Senayan.
Menurut pengamatan Heri, menje lang Pemilu 2014 ini, petinggi media massa bermain mata dengan salah satu partai. Atau petinggi partai yang memiliki media massa,  pemberitaan nya cenderung tidak berimbang, tidak adil. Isi berita medianya, seringkali melebih lebihkan jagoannya, dan men jelek jelekan lawan politiknya. Di pihak lain, petinggi yang tidak punya media massa, melakukan berbagai cara positif maupun megatif, untuk mendapat opini.
Ditempat yang sama, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Frangky Ronny Sompie, menekankan; Menjaga agar Pemilu 2014 berjalan aman tanpa konflik, bukan hanya tugas kepolisian saja. Media massa juga memiliki tanggung jawab serupa.
Mendukung pernyataan rekan rekannya, Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane juga berharap media massa berbuat adil. Sebab, konflik pemilu tidak hanya timbul oleh partai, tetapi juga media massa. Berita dari media massa justru lebih cepat memantik api konflik. Terutama pada masa kampanye, masa pencoblosan, masa penetapan, hingga keluarnya hasil pemilu. [ira]