Posisi Kabiro Hukum Pemprov Jatim Disoal

Pemprov, Bhirawa
Meski sudah berjalan hampir dua bulan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menjalankan roda mutasi pada 16 Januari 2014 lalu, ternyata riak-riak masih mewarnai keputusan gubernur tersebut. Kini yang mendapat sorotan adalah promosi yang didapat Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Dr Himawan Estu Subagijo SH, MHum.
Promosi mantan Kabid Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim ini, dipersoalkan salah seorang yang sepertinya tidak puas dengan track record-nya yang dinilai buruk. Orang yang mempersoalkan Himawan itu bernama Windiarti Kartika, yang diduga adalah orang dekat Himawan Estu di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, karena tahu betul seluk beluk dan track recordnya. Kekesalan Windiarti Kartika dituangkan dalam surat tiga lembar dan dilayangkan ke sejumlah  media massa lokal dan nasional, termasuk Bhirawa. Surat juga ditujukan ke Gubernur Jatim dan tembusan ke  Sekdaprov Jatim, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Jatim.
Windiarti sangat menyayangkan pelantikan Himawan menjadi Kepala Biro Hukum. Jabatan ini, menurutnya, akan menjadi beban bagi Himawan dan juga akan menjadi beban bagi pimpinan Pemprov Jatim.
Dia menyamakan kasus Himawan mirip dengan kasus Ruhut Sitompul ketika akan dilantik menjadi Ketua Komisi III DPR RI yang akhirnya dibatalkan dikarenakan ada penolakan dari para anggota fraksi. Satu di antara alasan yang membebani Ruhut adalah kasus perempuan dan digugat mantan istrinya. “Di Jawa Timur, tepatnya di Universitas Airlangga (locus delicti), kasus Himawan Estu tidak kalah hebohnya, sampai dia harus dipecat dari jabatan dosen,” jelas Windiarti Kartika.
Windiarti membedakan dengan rekannya terdahulu yaitu, Henry Subiakto dan Daniel Sparingga yang ditarik menjadi staf ahli di Pemerintah Pusat karena mereka memang ahli di bidangnya. Selain itu, Henry Subiakto dan Daniel Sparingga juga dikenal sebagai sosok yang bersih.
“Saya membayangkan yang menjadi kenyataan nantinya tidak seperti yang menjadi harapan teman-teman di Pemprov Jatim. Himawan Estu di kampus dikenal orang yang kurang baik, kabar dari luar dia suka membual. Dia (Himawan Estu) katakan kalau dia sebagai ahli hukum tata negara yang diandalkan dari Unair. Ucapan seperti itu sudah lama sebenarnya dia katakan di luar, khususnya di USAID (United States Agency for International Development). Meskipun banyak ahlinya di Unair yang bukan dia,” paparnya.
Terakhir sebelum meninggalkan Unair, lanjut Windiarti, citra Himawan Estu tidak baik di lingkungan mahasiswa maupun teman sejawat. Dia diturunkan fungsinya menjadi staf tata usaha karena kasus yang memalukan, menghamili mahasiswinya dan tidak bertanggung jawab.
Tak hanya itu, Himawan Estu juga sering meninggalkan kampus dengan alasan kesibukan di luar. Klaim Himawan, dia dibutuhkan di USAID yang merupakan lembaga nirlaba pemerintah Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya di negara berkembang. Oleh karena itu, rekan-rekan aktivis  menjuluki dia sebagai penjual negara, alias antek imperialis.
Setelah mendapat tempat di Pemprov Jatim, jelas Windiarti , Himawan Estu mulai menunjukkan kesombongan barunya. Yaitu mengaku orang dekat gubernur yang selalu dia sebut-sebut dengan julukan Mas Karwo. Dia seolah punya dagangan baru dengan menjual nama gubernur kemana-mana.
“Dalam bulan-bulan belakangan sebelum adanya pelantikan pada 16 Januari 2014,  Himawan Estu sudah sering ngomong kalau mau diangkat menjadi Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim agar bisa membackup kasus-kasus hukum Pakde Karwo berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur tahun lalu,” jelasnya.
Melihat karakter semacam itu, katanya, apakah tidak menjadi beban bagi pemprov dan masyarakat Jatim kalau memiliki pejabat yang sudah punya kelemahan pembawaan yang bermasalah, membidangi hukum tapi bermasalah hukum. kelemahan lainnya tidak bisa menjaga rahasia, apapun dibicarakan yang penting bisa memberi kesan bahwa dia sangat dekat dengan gubernur, bahkan bisa mendikte gubernur.
“Pertanyaan selanjutnya, apakah di lingkungan Pemprov Jatim sudah tidak ada lagi orang yang bermartabat, bermoral dan berkualitas sehingga gubernur melantik Himawan Estu yang bermasalah itu?,” pungkasnya.
Ketika Bhirawa ingin mengkonfirmasi mengenai masalah ini kepada Himawan Estu pada, Minggu (9/3) pukul 17.55  melalui ponsel pribadinya, tidak bisa karena tidak aktif.  [iib]