Foto: ilustrasi
Temuan Diterima Secara Sporadis dan Broadcast
Surabaya, Bhirawa
Berbagai indikasi kecurangan yang terjadi mengiringi Pemilu 2019 di Jatim akan memberikan konsekuensi khusus. Bahkan potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) bisa terjadi melihat banyaknya laporan yang masuk, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.
Potensi dilakukannya PSU tersebut menguat khususnya di beberapa wilayah di Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Jatim Choirul Anam usai memantau pelaksanaan Pemilu di sejumlah daerah kemarin, Rabu (17/4).
Menurut Anam, hasil pantauan KPU baik secara langsung maupun melalui help desk dan grup Whatsapp proses pemungutan suara berjalan aman, lancar dan kondusif. Namun, tidak dipungkiri adanya sejumlah permasalahan yang terjadi dan telah dilaporkan. Laporan yang banyak diterima di wilayah Madura, khususnya di Sampang.
Berbagai temuan diakui Anam diterima secara sporadis dan broadcast, seperti temuan surat suara tercoblos, kotak suara di bawah lari dan kekurangan surat suara presiden. Namun, informasi-informasi itu masih sproadis, tidak diketahui pasti di TPS berapa dan di daerah mana. Kendati, ada juga informasi yang relatif valid seperti yang terjadi di Sampang dan memungkinkan dilakukan PSU.
“Kita terus koordinasi aktif dengan Bawaslu apakah perlu kemudian harus ada PSU? Prinsipnya, kami penyelenggara akan melaksanakan apapun yang diminta Bawaslu. Karena di tiap daerah kami sudah mempersiapkan seribu surat suara untuk PSU. Tapi, harapan kami memang tidak ada PSU,” tutur Anam.
KPU, Bawaslu, maupun Kepolisian diakui Anam memiliki peran masing-masing dalam menghadapi dinamika Pemilu. Termasuk tekanan dari tokoh lokal hingga melakukan intimidasi. Selain itu, ditemukan pula surat C6 (Pemberitahuan memilih) yang sengaja ditahan oleh kepala desa. Beberapa kecamatan di Sampang diakui Anam memang menjadi daerah rawan. Seperti Banyuates, Robatal, Kedungdung, dan Ketapang.
“Semua tentu butuh waktu. Harapannya dalam waktu satu hari ini Bawaslu sudah bisa memutuskan. Kalau memang terjadi, terjadi di mana. Dan kalau ada rekomendasi untuk PSU, dilakukan kapan?
Pihak KPU yakin, jika ada rekomendasi untuk PSU akan dapat segera dilaksanakan dalam waktu kurang dari satu minggu. Karena sudah ada surat suara cadangan PSU yang siap digunakan. “Bahkan hari ini juga bisa dilakukan PSU jika memang dipastikan terjadi kecurangan. Tapi dari KPU Sampang juga belum melaporkan dan kita belum mengetahui secara detail,” ungkap Anam.
Anam menjelaskan, KPU akan melakukan investigasi secara utuh. Apakah itu temuan-temuan itu dalam ranah pidana pemilu atau administrasi pemilu? Contohnya kekurangan surat suara yang sebenarnya sudah teratasi dengan mengambil surat suara dari TPS terdekat. Termasuk di Surabaya, yang juga diketahui adanya surat suara kurang di beberapa tempat. Khususnya surat suara presiden yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Sementara, antusiasme pemilih cukup tinggi termasuk pemilik surat A5 (Pindah memilih).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim Aang Kunaifi menambahkan, sejauh ini masih dalam proses kajian dan supervise Bawalu kabupaten/kota maupun provinsi. Baik dalam proses pemungutan suara maupun penghitungan.
Aang mengaku, ada beberapa catatan Bawaslu terhadap pelaksanaan Pemilu kemarin. Baik keterlambatan pemungutan suara di TPS karena logistik yang masih kurang maupun tertukar hingga molor. Yang paling menjadi perhatian, kata dia, adalah empat daerah di wilayah Madura. “Empat kabupaten itu menjadi atensi bagi kami, maupun kepolisian dan TNI,” ungkap dia.
Disinggung terkait potensi adanya PSU, Aang mengaku hal itu akan dilakukan sesuai dengan temuan yang ada. Sebab, dalam pemilu kali ini terdapat lima surat suara yang dipilih dan hanya yang terindikasi pelanggaran saja yang perlu dilakukan PSU. “Misalnya yang terjadi DPR-nya saja atau Pilpresnya saja tergantung temuannya. Kalau kertas suara yang tercoblos sengaja atau tidak. Seperti di Surabaya itu kan tidak tercoblos di dalam kotak gambar calon,” ungkap Aang. [tam]
