Oleh :
Nurudin
Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Jika tidak dikelola secara baik dengan komitmen yang sungguh-sungguh, bukan tidak mustahil demokrasi yang selama ini diklaim dilaksanakan di Indonesia akan terkikis. Bahkan bukan lagi terkikis tetapi bisa mengalami set back.
Tentu ada banyak indikator yang bisa dipakai untuk mengukur pelaksanaan demokrasi di sebuah negara. Tentu pula tak hanya bisa mendasarkan pada satu atau dua kasus, misalnya. Namun demikian satu dua kasus yang muncul menjadi indikasi kuat pelaksanaan demokrasi yang sedang mengalami pasang surut.
Memang, tolok ukur pelaksanaan demokrasi bisa dilihat pada seberapa jauh partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilih. Kaitannya dengan ini, negara kita tidak diragukan karena setiap Pemilu rakyat berbondong-bondong menggunakan hak pilih. Namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan partisipasi rakyat terkait dalam usahanya memberikan masukan, kritik, saran ke pemerintah? Hal inilah yang masih menjadi masalah krusial. Bahkan bisa dikatakan ada indikasi mengalami kemunduran.
Beberapa kasus aktual yang bisa dijadikan cermin adalah pelarangan lukisan mural sebagai bentuk kegelisahan sebagian rakyat (lukisan mirip Jokowi dengan tulisan “404: not found, tulisan “Tuhan Aku Lapar”, “Bangkit Melawan atau Tunduk Ditindas). Mereka yang membuat mural akhirnya berurusan dengan aparat keamanan.
Saat kunjungan ke Blitar, beberapa peternak melakukan protes kepada Jokowi dengan membawa tulisan “Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung Dengan Harga Wajar”. Tulisannya tidak muluk-muluk, juga tidak ada nada emosi. Para peternak yang protes itu pun berurusan dengan aparat keamanan.
Di Solo mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membuat poster bertuliskan, “Pak tolong benahi KPK” dan “Pak tolong dukung petani lokal” juga akhirnya ditangkap aparat. Kasus mahasiswa UNS kurang apa? Tulisannya sopan. Mereka juga hanya minta tolong. Tapi toh akhirnya para mahasiswa tersebut harus berurusan dengan aparat keamanan pula.
Indikator
Yang menjadi sorotan utama tentu sikap dan perilaku polisi yang “menangkapi” mereka yang berbeda pendapat. Tetapi polisi ini hanya sebuah institusi yang menjalankan sistem. Sistem yang mempunyai hirarki kekuasaan atas-bawah. Bahwa bawahan harus tunduk pada atasan. Artinya, bawahan hanya menjalankan perintah. Misalnya, polisi menangkap mahasiswa yang berbeda pendapat atau protes bisa karena berdasar karena takut pada atasannya. Atasannya tersebut takut pada atasannya, begitu seterusnya.
Anak buah memang serba salah. Kalau salah memang mereka mudah untuk disalahkan, jika benar maka atasan yang sering mendapat pujian dan penghargaan. Sebuah sistem hirarki yang tentu masih hidup.
Jika anak buah tidak bisa mengatasi demonstrasi, misalnya, yang berujung merusak mereka akan disalahkan oleh atasan. Saat anak buah tidak bertindak karena tindakannya mengancam hak asasi orang lain dan itu dianggap mengancam kemapanan kekuasaan akan disalahkan pula. Sementara jika ada kesalahan anak buah, “atasan” mudah untuk “cuci tangan”. Sementara sistem hirarki seharusnya meletakkan bahwa ketundukan anak buah pada atasan berarti juga untung rugi berada di pundak atasan.
Apakah dengan demikian presiden ikut bertanggung jawab pada setiap kejadian yang selama ini muncul? Harus diingat bahwa presiden itu pelaksana kebijakan negara. Ia menjadi pemimpin tertinggi dalam kebijakan. Sikap dan perilakunya juga mencerminkan sebuah sistem yang sedang berjalan atau dijalankan.
Kita lihat apakah presiden bereaksi terhadap tindakan protes masyarakat yang ujungnya ditangkap aparat? Orang boleh berpendapat bahwa itu bukan wewenang dan wilayah presiden. Namun demikian sistem yang dikembangkan dengan presiden sebagai pemimpin tertinggi telah memberikan andil dalam menciptakan pelaksanaan kebijakan kenegaraan. Tentu sebagaimana hirarki dalam lembaga polisi atau tentara, atasan tidak bisa “cuci tangan” atas semua masalah yang muncul. Jika maju pemimpin layak diapresiasi dan didukung dengan ikhlas. Namun demikian, jika ada kesalahan maka harus ikut bertanggung jawab atas semua masalah yang muncul.
Pseudo
Nah, sekarang bagaimana dengan pelaksaan demokrasi itu sendiri? Tentu saja jika ada orang menuduh bahwa Indonesia bukan negara demokratis akan ditolak mentah-mentah. Sistem Pemilu, perwakilan penyaluran aspirasi, adanya lembaga-lembaga negara dan yang berkaitan dengan aturan lembaga negara menunjukkan kita itu negara demokrasi. Ini secara adminstrasi tak bsia dipungkiri.
Masalahnya adalah apakah demokrasi itu hanya cukup dalam tataran administrasi semata? Tentu saja jawabanya tidak. Demokrasi tak bisa hanya berhenti dalam tataran administratif. Ia harus mewujud dalam substansui dan tindakan. Jika demokrasi hanya kuat dalam tataran administratif, maka yang akan terjadi adalah pseodo demokrasi (demokrasi semu).
“Ajaran” demokrasi itu mensyaratkan menjunjung tinggi perbedaan, menghargai beda pendapat dan tak membuat rasa takut dalam menyampaikan aspirasi. Ini baru “ajaran” sebagian. Jika itu semua tidak bisa diwujudkan, maka membicarakan klaim bahwa negara kita itu demokratis adalah omong kosong.
Artinya, ia hanya nyaring diteriakkan tetapi pelaksanaannya nyaris tidak ada. Betapa banyak orang berteriak toleran tetapi dalam perilakunya kadang intoleran? Berapa banyak orang berteriak kesatuan tetapi justru apa yang dilakukan memecah belah?
Pseudo demokrasi ini jika tidak segera diatasi hanya akan semakin memperparah kondisi kehidupan ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat. Jika perbedaan dibungkam bisa jadi akan membuat para kaum oligarkhi semakin kukuh dalam memengaruhi kebijakan negara. Para oligarkhi ini nyata telah “memperkosa” demokrasi di negara kita.
Apa yang penulis sampaikan dalam tulisan ini harus dipandang sebagai sebuah wujud kritik pada sistem, bukan pada perorangan. Hanya tidak bisa dipungkiri karakter seseorang juga ikut mewarnai kebijakan yang ada.
Siapapun presidennya tentu harus berada di depan dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi. Political will presiden dalam hal ini sangat dibutuhkan. Sekali lagi ini bukan soal suka dan tidak suka secara pribadi tetapi kelembagaan. Jika tidak, maka pseudo demokrasi akan tetap langgeng dan rezim ini akan dicap sebagai anti demokrasi.
———- *** ———-
