Pembaca PU Fraksi PDIP Mega Bagus Saputra
Rapat paripurna dalam agenda pemandangan umum (PU), penyampaian umum fraksi terhadap nota RAPBD Tahun Anggaran 2022.
Sepakat berikan beberapa poin penting dibicarakan secara detail di rapat komisi, bersama dengan mitra kerja sehingga anggaran bisa terserap secara maksimal dan efektif.
Juru bicara Fraksi PKB Abdulah Hamdi mengatakan, Dinas Tenaga Kerja. Dengan alokasi anggaran untuk hanya sebesar Rp7 Miliar, padahal hajat hidup sebagian besar masyarakat bergantung kepada perannya. Dalam bermanuver menangkap peluang kemajuan industrialisasi, seperti yang disampaiakan Presiden Joko Widodo.
Dalam ground breaking smelter PT. Freeport Indonesia, di kawasan ekonomi khusus menjelaskan tentang penyerapan sekitar 40 ribu tenaga kerja.
Menjadi peluang besar untuk mengatasi permasalahan pengangguran, tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kompeten yang bersertifikat dari putra daerah. Maksimalkan peran BLK, sebagai wadah calon pekerja yang berkualitas, perlu merasionalisasi ulang anggaran yang dialokasikan untuk dinas tersebut.
Untuk BUMD Gresik Migas, sejauh ini hanya memaksimalkan pengelolaan gas namun belum pada memaksimalkan pengelolaan minyak. Padahal minyak menjadi kebutuhan dasar khususnya di bidang perikanan dan pertanian, sesuai dengan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan. Mengamanatkan pemerintah daerah, menyediakan infrastruktur maupun sarana prasarana stasiun pengisian bahan bakar.
Juru bicara Fraksi PDIP, Mega Bagus Saputra mengatakan, bahwa seharusnya potensi restribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Oleh dinas lingkungan hidup ( LH ), bisa ditingkatkan dari sampah industri maupun sampah rumah tangga, target pendapatan restribusi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) masih bisa dioptimalkan lagi.
Suasana Sidang Paripurna
Juru bicara Fraksi Golkar Asroin Widiyana mengatakan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang. Untuk bidang bina marga atau khusus alokasi pembangunan jalan Kabupaten, dengan panjang 512 Kilo Meter.
Jumlah yang dialokasikan tiap tahun sangat minim, sehingga pencapaian untuk penuntasan sangat lama dan tidak jelas kapan selesainya.
Terkait dengan kali lamong alokasi anggaran Rp 5 milyar untuk normalisasi, berharap pelaksanaannya harus tepat waktu sesuai dengan tahun berjalan terhadap wilayah desa yang sudah ditentukan, mengingat waktunya dibatasi dengan musim kemarau.
Pekerjaan yang sudah bisa dilaksanakan oleh pihak pusat / BBWS. Terhadap lahan yang sudah dibebaskan, kepada pemerintah dan pihak terkait sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. [kim.adv]
