Aksi demo yang dilakukan para siswa SMKN 1 Trowulan, Senin (2/12). [kariyadi]
Banyak Pungutan, Tuntut Kasek Mundur
Kab Mojokerto, Bhirawa
Ratusan siswa SMK Negeri 1 Trowulan, Kabupaten Mojokerto menggelar aksi demo di halaman sekolah, Senin (2/12) kemarin. Dalam aksinya mereka menuntut adanya transparansi terkait tabungan wajib dan menuntut Kepala Sekolah mundur dari jabatannya karena dituding banyak melakukan pungutan.
Dalam demo itu, para siswa tidak hanya melakukan orasi secara bergiliran, tetapi juga memilih keluar dari kelas saat ujian di hari pertama. Mereka juga melakukan konvoi dan menggeber sepeda motor di halaman sekolah. Dalam orasinya, mereka menuntut Irni Istiqomah, Kepala Sekolah agar mundur dari jabatannya.
Mereka memprotes terkait pungutan berkedok tabungan wajib siswa. Meski SPP telah dihapus, setiap siswa SMKN 1 Trowulan masih diminta membayar tabungan wajib antara Rp75 ribu hingga Rp145 ribu per bulan. Sekolah kejuruan ini mempunyai 27 kelas dengan total siswa mencapai 800 anak. Rata-rata setiap kelas berisi 30 siswa.
Amell Faradilla, seorang siswi kelas XII jurusan Pariwisata mengatakan, para siswa mempertanyakan tabungannya diperuntukkan untuk apa. ”Dana tabungan kami untuk apa, dana bos juga gak jelas. Jika keuangan sekolah ini tidak transparan, kami meminta Kepala Sekolah mundur sekarang juga,” katanya dalam orasinya.
Kata Amell, aksi ini berawal saat para siswa banyak dikeluarkan di saat ujian penilaian semester ganjil, karena belum bisa membayar tabung wajib yang di deadline sampai Desember ini oleh pihak sekolah. ”Ada banyak yang tidak bisa ikut karena tak diberi kartu peserta ujian lantaran belum membayar, sehingga kami memilih melakukan aksi untuk meminta kejelasan,” jelasnya.
Mereka menuntut adanya transparansi anggaran tabungan wajib yang sudah berjalan lima bulan terakhir. Apalagi tabungan wajib dinilai sangat memberatkan, sebab pengelolaannya juga tidak jelas. Dia mencontohkan, siswi kelas XII jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) SMKN 1 Trowulan, harus membayar Rp145.000 setiap bulan untuk tabungan wajib.
“Penggunaan tabungan wajib ini tak dijelaskan. Saat kami tanya juga tidak ada penjelasan. Katanya untuk study tour. Tapi kami ke Bali malah bayar sendiri,” tandasnya.
Hal ini sangat memberatkan dan terlebih bagi pelajar yang kurang mampu. Selain itu dana bos dari pemerintah juga tidak jelas.
Usai berorasi, mereka akhirnya ditemui perwakilan pihak sekolah. ”Minimal ada klarifikasi dari kepala sekolah soal hal ini. Kalau tidak, kami tetap meminta Kepala Sekolah mundur. Dan kami akan tetap melakukan hal yang sama pada esoknya,” pungkasnya. [kar]
