RS Husada Utama Pastikan Tetap Layani Pasien BPJS Kesehatan

Surabaya, Bhirawa
Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) memastikan tetap melayani pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Pasalnya, pada Oktober 2018 lalu, RS yang ada di Jalan Prof Dr Moestopo sudah mengajukan perpanjangan akreditasi ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
Humas RSHU Yani Dwi Hirmawati mengatakan, pada akhir Januari 2019 diperkirakan akan dilakukan peninjauan ke RS dari pihak terkait. Di antaranya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi. Setelah itu, akreditasi akan keluar. “Memang saya baca di berita ada 11 RS yang terancam tidak bisa melayani BPJS Kesehatan. Karena itu ada imbauan dari BPJS agar rumah sakit segera mengurus akreditasi,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (3/1).
Dia menambahkan, pihaknya tengah mengurus akreditasi RS agar bisa melayani pasien BPJS Kesehatan pada 2019. Sehingga, pasien dari penyelengara jaminan sosial itu tetap bisa dilayani RSHU. RSHU sendiri bergabung di BPJS Kesehatan pada September 2016 lalu dan melayani semua kelas. “Kami tetap mengikuti prosedur akreditasi yang dipersyaratkan BPJS Kesehatan,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya sebanyak 11 rumah sakit di Jawa Timur terancam terhenti dalam memberikan pelayanan BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan status akreditasi rumah sakit yang tidak diupgrade.
Deputi BPJS kesehatan Wilayah Jatim Handaryo menyebut dari 315 rumah sakit di Jatim yang telah tergabung dengan BPJS Kesehatan, ada 11 rumah sakit yang terancam tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan.
“Dari 11 rumah sakit tersebut salah satunya adalah Husada Utama Surabaya dan Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik,” terangnya usai sosialisasi Peraturan Direksi No 81 Tahun 2018 dan visi BPJS Kesehatan Tahun 2021, Rabu (2/1).
Menurut Handaryo, terancamnya penghentian pelayanan BPJS Kesehatan lantaran masa akreditasi pihak rumah sakit telah habis. Bahkan, ada yang belum mengurus akreditasi. Padahal sesuai dengan Permenkes 2019 seluruh rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan harus memiliki akreditasi.
Sementara itu Plh Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Endang Puspitowati mengatakan bahwa, RS Umar Mas’ud Sangkapura Bawean, saat ini tengah mengurus akreditasi. Namun di sisi lain juga berencana memperpanjang Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan. Ini agar pasien yang tinggal di kepulauan tersebut bisa tetap terlayani. “Mengurus akreditasi rumah sakit kan tidak semudah membalik telapak tangan,” katanya.
Pihaknya sendiri dan juga Dinkes Provinsi Jatim sudah berkirim surat ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar RS Umar Mas’ud Bawean bisa tetap melayani pasien BPJS. Akreditasi, kata, diperpanjang tiap tiga tahun sekali. Namun, dalam setahun, ada peninjauan dari Dinas Kesehatan terkait penerapan standardisasi dari RS yang bersangkutan. “Bawean itu kan daerah terpencil. Saya berharap agar pasien BPJS bisa tetap dilayani,” harapnya. [geh]

Tags: