Sekdaprov Minta Pemimpin Harus Bisa Terapkan Visi dan Misi

Surabaya, Bhirawa
Sekda Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, meminta pemimpin harus bisa menerapkan visi dan misi agar bisa melayani masyarakat dengan baik dan menjaga integritas. Hal tersebut disampaikan saat membuka Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Pemprov Jatim tahun 2019, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim.
Lebih lanjut dikatakannya, seorang pemimpin juga harus bisa mengajarkan etika, untuk bisa dihormati, maka harus bisa mengharagai orang lain. “Dicontohkan saat ini sudah banyak anak-anak kita yang tidak pernah mengucapkan salam maupun berterima kasih. Misalnya saja setelah disiapkan makanan ataupun minuman, tidak mengucapkan terimakasih. Hal-hal demikian kelihatan seperti sepeleh, tapi sangat besar dampaknya jika sudah dewasa kelak,” katanya, dalam waktu dekat.
Untuk itu, kata dia, para widya iswara agar juga memberikan materi mengenai etika. Untuk menjadi pemimpin yang dihormati harus juga mau menghormati orang lain ataupun bawahannya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Adi Suryanto, mengatakan tuntutan masyarakat saat ini semakin komplek dan sebagai aparatur sipil negara juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak kecil. Apalagi pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN.
“Kita butuh suatu ikhtiar yang terus-menerus. bagaimana caranya agar kemudian kita bisa memperbaiki banyak faktor, dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi yang intinya kualitas birokrasi itu sangat ditentukan oleh kualitas aparatur sipil negaranya,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Adi, saat ini sudah memasuki era baru, dimana harus tahu bagaimana merencanakan kebutuhan pengembangan kompetensi yang baik. Dengan membangun birokrasi dengan berkualitas baik, mengembangkan potensi serta kompetensi ASN.
“Untuk bisa mengembangkan kompetensi, mereka para ASN dituntut lebih kreatif. Tidak saja dengan membaca buku atau membaca dokumen. Namun diperlukan interaksi kolaborasi dengan tatap muka maupun diskusi,” tambahnya.
Untuk itulah maka pada kesempatan ini dikembangkan metode pembelajaran tentang memimpin perubahan dengan cara mengalami sendiri. Bagaimana suka duka ataupun hambatan-hambatan serta tantangan dalam rangka melakukan perubahan dan pengalaman baru.
Sedang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim, Indra S Ranuh, mengatakan, tujuan dari diklat yakni meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat eselon II dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.
Peserta diklat diikuti sebanyak 60 orang yang berasal dari berbagai instansi baik pusat, daerah maupun instansi vertikal dari seluruh Indonesia antara lain, Kejaksaan Agung Republik Indonesia 3 orang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 orang, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2 orang, Badan Pemeriksa Keuangan 1 orang, Provinsi Jatim 5 orang, Provinsi Kalimantan Barat 2 orang, Provinsi Kalimantan Tengah 28 orang, kabupaten dan kota dalam provinsi Jatim sebanyak 16 orang, kabupaten kota Provinsi Jatim sebanyak 28 orang.
Waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dilaksanakan selama 92 hari kerja, mulai tanggal 20 Juni hingga 11 Oktober, meliputi 27 hari kerja untuk pembelajaran klasikal atau inflasi dan 74 hari kerja untuk pembelanjaran dilaksanakan di kampus BPSDM Provinsi Jatim Tandes Surabaya. [wwn]