Sekolah Diminta Bayar Buku Setelah Suplai Lengkap

Dindik Jatim, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim meminta agar sekolah yang mendapat dana dekonsentrasi pengadaan buku kurikulum 2013 (K13) untuk memastikan suplai buku dari penerbit yang ditunjuk.  Bila ada kekurangan  suplai buku , Dindik jatim meminta agar pihak sekolah menunda pembayaran kepada penerbit.
“Semua buku sudah harus diterima akhir bulan ini. Kalau ada sekolah yang kekurangan satu atau dua buku dari penerbit, jangan dibayar dulu. Tunggu sampai bukunya komplit,” tutur Ka. Dindik Jatim , Dr.Harun,MSi saat penandatangan memorandum of understanding (MoU) distribusi anggaran dekonsentrasi buku K13 tingkat SD dan SMP dengan kabupaten/kota.
Menurut Harun seharusnya Kurikulum 2013 bisa serentak dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/2015. Semua persiapan , baik untuk guru maupun infrastruktur telah dilakukan di Jawa Timur oleh Dindik Jatim dan seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota.
“Kurikulum 2013 sudah siap dimulai pada awal tahun ajaran baru 2014/2015 mendatang secara serentak,” tegas Harun MSi , Rabu (25/6).
Saat ini ditegaskan Harun, semua pihak tinggal menunggu suplai buku dari penerbit-penerbit yang ditunjuk pemerintah pusat dalam pencetakan dan pengadaan buku kurikulum 2013. “Tinggal tunggu bukunya disuplai ke sekolah,” terangnya. Harun memberi deadline distribusi buku K13 sudah harus sampai di tangan sekolah pada 30 Juni mendatang.
Mengenai dan dekonsentrasi sebagai pembayaran buku kurikulum 2013, Harun menyebut  akan dikirim langsung ke  rekening sekolah. Dan  melalui MoU ini, Dindik kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan dan pemesanan bukunya.
Mantan Kadisbudpar Jatim itu menjelaskan, anggaran yang akan didistribusikan ke daerah untuk pembelian buku kurikulum itu sebesar Rp107,5 miliar. Secara rinci, untuk jenjang SD kelas 1,2,4, 5 dan pegangan guru sebesar Rp61,38 miliar. Sedangkan untuk jenjang SMP kelas 7 dan 8 sebesar Rp46,06 miliar.
“Setelah MoU, dalam minggu ini proses pencairan akan kita mulai distribusikan. Pencairannya sama seperti pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tutur dia. Bagi sekolah yang tidak mendapat BOS, menurut Harun bisa mengajukan ke daerah dan baru bisa menerima pada tahun depan.
“Untuk tahun ini, silahkan sekolah membeli sendiri. Itu salah mereka, bukan salah pemerintah,” ungkap Harun.
Semua persiapan pelaksanaan kurikulum bari di Jatim ini, lanjut Harun, telah dipaparkan secara menyeluruh di sekretariat kabinet (Setkab) pada 24 Juni lalu. Menurutnya, Jatim merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat kehormatan untuk memaparkan secara langsung di setkab.
Di sela-sela penandatangan MoU ini, sejumlah daerah tampak masih kebingungan dengan pemesanan buku K13. Misalnya perwakilan dari Dindik Surabaya yang diwakili oleh Achmad Zamroni. Menurut dia, sejumlah sekolah masih kesulitan memesan buku khususnya untuk mata pelajaran (Mapel) agama. Sebab, berbeda dengan mapel lainnya, untuk mapel agama penerbit yang ditunjuk tidak hanya satu dan terletak jauh dari Surabaya.
“Kalau mapel umum kan penerbitnya di Surabaya. Sehingga kita mudah berkoordinasi kalau ada data yang keliru dan lain-lain. Sementara untuk mapel agama lokasi penerbit ada di Bandung. Sampai saat ini kami bahkan tidak pernah bertemu dengan pihak penerbit,” tutur dia. Hal ini juga memicu kekhawatiran dalam proses pembayaran dari sekolah ke penerbit.
Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus (PK) Nuryanto menambahkan, dalam pemesanan buku K13 ini sekolah langsung dihadapkan dengan sistem online. Sehingga meski tidak menemui orang penerbit, pemesanan tetap bisa dilakukan. “Kami juga tidak tahu penerbit mana saja yang ditunjuk Kemendikbud untuk pemesanan buku. Karena itu, seperti penegasan Kepala Dinas (Harun), sekolah jangan sampai membayar sebelum semua buku dikirim tuntas sampai ke sekola,” tutur dia.
Mengenai pemesanan buku K13 ini, Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Prof Achmad Jazidie mengatakan, secara nasional baru 61 persen sekolah jenjang menengah (SMA/SMK sederajat) yang telah memesan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) baru 50 sampai 55 persen yang telah memesan.
“Paling lambat awal Juli buku sudah sampai di sekolah sampai masing-masing. Kita sedang berikhtiar keras supaya semua semua sekolah mendapat buku tepat pada waktunya,” tutur Jazidie. [tam]