Sekolah Talangi Biaya Operasional UN

Surabaya, Bhirawa
Keterlambatan pencairan anggaran Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2013/2014 belum juga terjawab. Hingga hari pertama UN digelar, sejumlah sekolah pun mengaku belum menerima anggaran tersebut. Kondisi ini memaksa sekolah untuk menalangi lebih dulu biaya yang dibutuhkan untuk operasional UN.
Hal tersebut diakui oleh Kepala SMA Khadijah Surabaya Muhammad Masud. Menurut dia, hingga saat ini belum ada anggaran dari pemerintah sama sekali untuk biaya pelaksanaan UN. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya anggaran tersebut selalu cair sebelum pelaksanaan berlangsung.
“Kami gunakan lebih dulu anggaran dari sekolah agar UN dapat dilaksanakan. Sebab, UN tidak mungkin dapat diundur meskipun anggaran belum cair,” tutur dia, Senin (14/4).
Ketiadaan anggaran dari pusat ini bukan persoalan serius bagi sekolah yang dia pimpin. Sebab, anggaran dari sekolah masih bisa meng-cover segala keperluan UN, termasuk untuk honorium pengawas ruangan. “Nanti kan pasti diganti. Jadi tidak usah khawatir,” kata dia.
Meski tidak ada anggaran dari pusat, pelaksanaan ujian di SMA Khadijah telah berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Soal juga telah diterima tepat waktu dan selesai mengerjakan sesuai jadwal. “Prinsipnya UN dapat berjalan dulu. Soal anggaran nanti belakangan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala SMKN 8 Surabaya Noor Shodiq juga menuturkan hal serupa. Menurut dia, tahun lalu satu minggu sebelum pelaksanaan UN anggaran telah cair. Namun tahun ini informasi kapan cair juga belum diterima. “Dulu anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp 25 ribu per siswa. Tapi tahun ini kami belum tahu dapat berapa,” tutur dia.
Di sekolah tersebut, jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak 449 siswa. Namun, ada penambahan dari sekolah penggabung sebanyak 28 siswa dan 10 siswa inklusif. “Peserta tersebut dibagi dalam 27 ruang ujian dan diawasi 4 pengawas independen dari perguruan tinggi,” kata dia.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan enggan membahas persoalan tersebut. Menurut dia, hal yang paling utama adalah UN dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan baik. “Terus kenapa kalau nggak cair, toh kegiatannya tetap berlangsung,” katanya singkat.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi, MM mengatakan, anggaran sampai saat ini memang masih dalam proses di kementerian. Dia berharap, dalam satu atau dua hari ke depan prosesnya sudah selesai sehingga dapat didistribusikan ke daerah. “Saya tidak mempermasalahkan selama tidak mengganggu pelaksanaan UN,” ujarnya.
Bagaimana dengan sekolah yang menggunakan dana BOS untuk operasional UN? Harun menyatakan sampai saat ini belum mendapat informasi tentang ini. Sehingga belum bisa berkata banyak. Namun, kapling penggunaan anggaran BOS sudah jelas dan terdapat di petunjuk teknisnya.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim ketika ditanya mengenai belum turunnya anggaran UN justru membantah. Menurut dia, anggaran UN sudah turun beberapa waktu lalu. Musliar menjelaskan, anggaran untuk pengawas dari perguruan tinggi sudah diturunkan ke koordinator masing-masing. Sementara, untuk operasional UN juga sudah dicairkan. “Anggaran kan sudah dicairkan semua. Baik untuk pengawas satuan pendidikan dan perguruan tinggi,” ujarnya. [tam]