Nganjuk, Bhirawa
Mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk, Suharyono menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Nganjuk tidak menyurutkan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung KPU.
Bahkan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk telah mengantongi bukti-bukti terkait penyimpangan proyek yang bersumber dari APBN 2013 tersebut. “Tidak masalah, penanganan dugaan korupsi tetap berjalan, meskipun sekretaris KPU atau PPkom (Suhariono,red) pindah tugas sebagai Kepala Satpol PP,” tegas Kasat reskrim Polres Nganjuk AKP Deddy Isandar.
Saat ini Polisi lebih intensif menggali informasi dan keterangan dari sejumlah pegawai sekretariat KPU yang dianggap mengetahui pelaksanaan proyek pembangunan gedung KPU. Lima pejabat sekretariat, termasuk kepala sekretariat (Kasek) KPU, Suharyono telah dimintai keterangan unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk.
Secara fisik bangunan gedung KPU memang jauh dari spesifikasi teknis, dimana 90 persen ruangan belum dicat dan hanya menggunakan plamir putih untuk mewarnai tembok. Lebih ironis lagi, gedung yang baru digunaan sekitar 3 bulan itu plafon ruangan sudah rusak disana-sini.
Terutama ruang aula dimana plafonnya sudah jebol karena bocor, disamping kualitas material bangunan dibawah standar. “Untuk bingkai plafon dalam spesifikasi teknis menggunaan gypsum namun kenyatanya menggunakan kayu,” terang Daim Icshani, salah satu Komisioner KPU Nganjuk.
Selain itu, tidak adanya musala meski dalam kontrak musala harus dibangun oleh pelaksana proyek yakni PT Trisentra Sarana Kontruksi dari Mojokerto dengan nilai penawaran Rp 2,48 miliar dari nilai pagu Rp 2,5 miliar. Sedangkan pelaksanaan pembangunan gedung KPU Nganjuk dimulai sejak September 2013.
Pembangunan gudang juga belum tuntas, padahal secara adsministrasi pelaksanaan pembangunan seharusnya selesai pada 31 Desember 2013 lalu. Anehnya, oleh panitia pelaksana proyek laporan adsministrasi proyek pembangunan gedung KPU sudah selesai 100 persen. Faktanya anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2013 tersebut tidak terserap secara penuh karena beberapa ruang masih belum dibangun. [ris]
Keterangan Foto : Petugas menunjukkan plafon ruang pertemuan KPU Kabupaten Nganjuk yang lapuk dan nyaris ambrol akibat kualitas material bangunan dibawah standar teknis.(ristika/bhirawa)
