Situbondo dan Tuban Raih WTP

Bupati Tuban saat menerima piagam penghargan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim. (Khoirul Huda/bhirawa)

Situbondo, Bhirawa
Pemkab Situbondo dan masyarakat Kota Santri patut berbahagia pada tahun 2017 ini. Pasalnya Kabupaten Situbondo kembali berhasil mendapatkan piagam penghargaan dari BPK RI dalam bidang laporan keuangan tercepat bersama 7 daerah se Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2016.
Berbekal prestasi itulah, Jumat (26/5) kemarin Situbondo berhak mendapatkan status piagam perhargaan WTP (wajar tanpa pengecualian) dari otoritas pemeriksa keuangan negara BPK RI. Penghargaan ini diterima langsung Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Ketua DPRD Akhmad Bashori Sonhaji.
Diungkapkan, Situbondo sebelumnya tahun 2015 sempat tidak mendapatkan status WTP melainkan hanya status WDP (wajar dengan pengecualian) dari BPK RI. Berbekal itulah, Bupati Dadang Wigiarto bersama Wabup Yoyok Mulyadi bertekat untuk bisa meraih kembali status WTP yang sempat lepas setahun.
“Satu di antaranya melakukan perbaikan laporan keuangan disejumlah SKPD. Alhamdulillah tahun 2016 ini kami berhasil meraih status WTP lagi dari BPK RI di Jatim,” aku Bupati Dadang dengan didampingi Kabag Humas Imam Hidayat.
Status membanggakan ini berhak disandang Kabupaten Situbondo, setelah BPK RI di Jatim tuntas melakukan audit terhadap LHP (laporan hasil pemeriksaan) tahun 2016. Raihan WTP ini disambut dengan suka cita oleh Bupati dan jajarannya di Pemkab Situbondo.
Apalagi, sambung Bupati dua periode itu, Situbondo juga tercatat sebagai salah satu daerah di Jatim yang berhasil melakukan laporan keuangan tercepat. “Ini diungkapkan BPK bersama 7 daerah lain di Jawa Timur,” terang Bupati Dadang.
Tiga Kali
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ketiga kali sejak lima tahun terakhir. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Tuban, H. Fathul Huda di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya kemarin Jum’at (26/5).
“Alhamdulillah Kabupaten Tuban pada tahun 2017 bisa meraih kembali predikat WTP dari BPK seperti tahun lalu,” ungkap Bupati Fathul Huda, usai menerima penghargaan di Surabaya saat dikonfirmasi bhirawa via phonselnya (28/5).
Raihan opini WTP dari BPK ini merupakan hasil kerja keras dan juga kebersamaan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekaligus dukungan seluruh elemen masyarakat yang mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sekarang berarti sistem administrasi dan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tuban berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik. Ditambah kepatuhannya pada peraturan perundangan yang berlaku. Lebih dari itu, semua OPD dan maayarakat Tuban harus mampu mempertahankan opini tersebut.
Salah satu caranya dengan meningkatkan kualitas penataan sistem administrasi dan akuntansi pemerintahan. “Yang lebih penting bukan hanya predikatnya tetapi harus dapat melaksanakan pelayanan kepada warga masyarakat jauh lebih baik lagi,” harap Bupati yang juga mantan Ketua PC NU Tuban ini.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Tuban, HM. Miyadi, S.Ag., MM juga mengapresiasi raihan opini WTP ketiga dari BPK. Hal ini membuktikan Pemkab Tuban mau berbenah, dan serius menjalankan masukan dan saran dari legislatif. “Selamat dan sukses atas diraihnya predikat WTP atas LP BPK atas Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tuban,” kata Ketua DPRD Tuban dari PKB ini. [awi,hud]

Rate this article!
Tags: