Situbondo Juara II Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah se-Jatim

Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo Tri Cahya Setianingsih bersama Sekretaris Bappeda Naning Sugiarti saat menerima penghargaan juara II terbaik pembangunan daerah tahun 2020 dari Pemprov Jatim. [sawawi]

Usung Perencanaan, Kinerja dan Inovasi Sesuai Acuan Bappenas
Kabupaten Situbondo, Bhirawa
Ditengah pandemi Covid-19 Kabupaten Situbondo mampu meraih prestasi membanggakan bagi masyarakat Kota Santri di tahun 2020 ini. Melalui duet kepemimpinan bupati dan wakil bupati, Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi, Kabupaten Situbondo berhasil meraih juara II terbaik versi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 dari Pemprov Jatim. Prestasi fenomenal ini diraih Situbondo bersama Kabupaten Banyuwangi sebagai juara pertama dan Kabupaten Bondowoso sebagai juara ketiga.
Kabar bahagia di tengah pandemi wabah Covid-19 ini sangat dirasakan betul oleh Pemkab Situbondo bersama masyarakat. Keberhasilan ini dicapai berkat adanya kerja keras seluruh komponen dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Situbondo.
“Capaian ini akan kami jadikan motivasi untuk mempertahankan prestasi ini dimasa mendatang,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Tri Cahya Setianingsih.
Pemberian PPD terbaik ini, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dikoordinir oleh Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
Kegiatan ini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja terbaik dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah. “Ya ini kegiatan rutin tahunan. Alhamdulillah tahun ini Situbondo meraih juara II,” ucap Tri Cahya Setianingsih atau yang akrab disapa Tri itu.
Mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo itu menerangkan, prestasi ini ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan serta mampu berinovasi dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai perencanaan.
Dalam pelaksanaan PPD ini, penilaian dilakukan dengan menggunakan empat aspek, pertama ada proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD), kedua kualitas dokumen RKPD. Ketiga ada aspek Inovasi serta keempat ada pencapaian pembangunan.
“Pertama penilaian di tingkat Provinsi dan kedua penilaian di tingkat pusat. Ini patut disyukuri karena Situbondo mampu tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat III besar PPD se Jatim,” urai istri Kapolsek Besuki ini.
Dalam catatan Tri, prestasi tahun 2020 ini merupakan prestasi terbaik selama mengikuti penilaian PPD yakni berhasil meraih juara II. Hal ini akan dijadikan motivasi untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi pada pembangunan Kabupaten Situbondo kedepan.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Situbondo Naning Sugiarti menimpali, Bappeda juga mampu melalui penilaian tahap II (kunjungan lapangan) bersama tujuh Kabupaten dan lima Kota se-Jatim yang ikut lolos pada tahap I.
Kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada 11 Februari 2020 lalu, dilakukan oleh tim penilai untuk memverifikasi atas pencapaian, proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi Kabupaten. Dari tahap II tersebut akhirnya dipilih 5 Kabupaten dan 4 Kota untuk mengikuti penilaian tahap III yang merupakan penilaian tahap akhir. “Saat presentasi dan wawancara di Kantor Bappeda Provinsi Jatim pada 17 Februari 2020 lalu, Kabupaten Situbondo diwakili Kepala Bappeda (Dra Hj Tri Cahya Setianingsih MM) dengan mempresentasikan kebijakan dan capaian pembangunan di Situbondo berikut inovasi yang dikembangkan. Dari 5 Kabupaten yang mengikuti penilaian tahap akhir, akhirnya Situbondo menjadi terbaik kedua se Jatim,” kupas Naning.
Kabupaten Situbondo mampu meraih juara dua karena dalam pandangan tim penilai memiliki judul dan tema yang menarik yakni mengupas pengembangan Ecowisata Kampung Blekok yang berbasis pemberdayaan sumber daya masyarakat.
Tema ini sangat sesuai dengan kondisi perkampungan pesisir yang ada di Kampung Blekok, dimana pada awalnya merupakan kawasan yang kumuh. “Sebelumnya masyarakat disana (Kampung Blekok) seperti pengrajin, peternak sapi dan kegiatan sehari hari masyarakat banyak membuang limbah ke area hutan mangrove, sehingga menjadi kumuh. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sejak 2016 lalu, akhirnya merubah kebiasaan itu menjadi hutan mangrove sesuai habitat blekok asli di Kampung Blekok. Kami juga menjaga pelestarian dan eksistensinya,” beber Naning.
Pengelolaan keberadaan Ecowisata Kampung Blekok ini, tandas Naning, melibatkan banyak sumber daya manusia yang didalamnya terdiri dari tingkat pengelola wisata (Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis); pegiat wisata (Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian) serta penikmat wisata (pegiat ekonomi dan wisatawan). “Kami juga melibatkan masyarakat sekitar, diantaranya sebanyak 56 warga masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam membantu konservasi Ecowisata Kampung Blekok ini,” ungkap Naning.
Dalam mewujudkan inovasi pengembangan Desa Wisata Konservasi dan Edukasi Kampung Blekok, tutur Naning, pihaknya bersama lintas OPD selalu mengikuti tahapan proses kegiatan. Misalnya saja, ujar Naning, melalui pembangunan infrastruktur penunjang Desa Wisata Kampung Blekok, peningkatan kapasitas masyarakat Kampung Blekok (pokdarwis) dengan memberikan pelatihan managemen pengelolaan wisata, pendampingan dan pelatihan kepada kelompok pengrajin handycraft. “Kami juga aktif dan intens mempromosikan dan penjualan produk pengrajin kampung blekok melalui media sosial dan e-commerce,” terang Naning.
Dari pengembangan inovasi Desa Wisata Konservasi dan Edukasi Kampung Blekok itulah, beber Naning, dalam waktu 3 tahun terakhir ini ada peningkatan perekonomian ditengah masyarakat setempat. Disana, ujar Naning lagi, kini banyak muncul pelaku usaha kuliner sehingga ekonomi masyarakat tumbuh signifikan sesuai dengan hasil survei yang sudah dibeberkan baru baru ini. “Saat ini penghasilan masyarakat di Kampung Blekok rata-rata mengalami peningkatan. Dari angka Rp 750 ribu-Rp 900 ribu/bulan, kini naik menjadi Rp 1,5 juta-Rp 1,750 juta. Angka catatan itu sampai akhir tahun 2019 lalu,” pungkas Naning. [sawawi]

Tags: