Foto: ilustrasi
Sekolah Sesuaikan Sumbangan Berdasar Spektrum Keahlian
Dindik Jatim, Bhirawa
Penerapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berdasar Surat Edaran Gubernur tidak benar-benar kaku. Di SMK khususnya, besaran SPP tidak lagi hanya berdasar rumpun bidang keahlian teknik dan non teknik. Karena untuk bidang pariwisata misalnya, sekolah telah menetapkan standar pembiayaan keahlian teknik yang nilainya relatif lebih tinggi.
Waka Humas SMKN 6 Surabaya Edi Prayitno mengakui, jurusan parwisata tidak ada ketentuan khusus apakah termasuk dalam rumpun teknik maupun non teknik. Karena itu, mulai tahun ini sekolah menetapkan SPP sebesar Rp215 ribu setara dengan keahlian teknik. Sebelumnya, jurusan pariwisata masih menggunakan standar SPP non teknik yang di Surabaya besarannya Rp175 ribu.
“Untuk kelas X ini SPP-nya Rp215 ribu. Itu berlaku untuk bidang pariwisata. Mulai perhotelan, usaha perjalanan wisata, tata boga dan tata busana. Selain itu, jurusan multimedia juga Rp215 ribu,” kata Edi dikonfirmasi kemarin, Senin (4/8). Untuk bidang bisnis dan manajemen, lanjut dia, SPP ditetapkan Rp175 ribu.
Berbeda dengan kelas XI dan XII, Edi mengaku seluruh bidang keahlian masih menggunakan standar non teknik, yakni Rp175 ribu. Baik untuk bidang bisnis dan manajemen maupun pariwisata. “Kita tidak berani menaikkan. Kecuali multimedia yang kelas XI dan XII sudah ditetapkan Rp215 ribu,” tutur Edi.
Perbedaan biaya ini, diterangkan Edi lantaran pariwisata juga memiliki kegiatan teknik dalam praktikum siswa. Misalnya teknik memasak dan teknik memotong kain. Di sisi lain, bahan habis pakai yang digunakan untuk praktikum juga lebih tinggi.
Hal senada diungkapkan, Kepala SMKN 8 Sri Tjahyono. Pihaknya mengatakan, jurusan pariwisata di sekolahnya menggunakan besaran SPP jurusan teknik. Hal itu sesuai dengan kesepakatan bersama para kepala sekolah di Surabaya. Besarannya Rp 215 ribu per bulan.
Itu pun belum semua siswa membayar SPP. Sejak diberlakukan awal Januari lalu, terhitung baru 50 persen siswa yang membayar SPP. Tidak sedikit pula siswa yang mengajukan keringanan. “Yang tidak bayar ya banyak,” tuturnya.
Di sekolahnya, ada 1300 siswa. Untuk jenjang kelas X, Sri mengakui para siswanya cukup banyak yang membayar. Namun, untuk jenjang kelas XI dan XII, belum banyak. Sebab, mereka sudah terbiasa tidak membayar. Karena itu, pihaknya harus pintar-pintar mengelola anggaran. Termasuk dengan mengajukan siswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak-banyaknya. Dengan harapan, dana KIP bisa meringankan siswa dalam membantu sekolah. Setidaknya ada 200 siswa yang diajukan. Tinggal menunggu SK penerimaan. Para siswa penerima KIP akan mendapat bantuan Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per tahun. “Sekarang belum cair, masih proses,” ujarnya.
Terkait rencana Uang Sekolah Tunggal (UST), Sri mengaku akan mengikuti instruksi atau ketentuan Dinas Pendidikan (dindik) Jatim lebih lanjut. “Kita ikut saja, yang penting, yang terbaik,” katanya.
Sementara itu, Kabid Pembinaan Pendidikan Kejuruan Dr Hudiyono mengatakan, besaran SPP saat ini untuk SMK masih harus mengikuti SE Gubernur. Sementara itu, kajian terhadap standar pembiayaan dalam SE tersebut akan tetap dikaji menyesuaikan perkembangan yang ada. Termasuk rencana untuk mengubah SPP menjadi UST bagi jenjang SMK.
“Arah perubahan standar sumbangan itu memang per bidang keahlian. Karena itu, RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) juga harus dipisah per bidang keahlian,” tutur Hudiyono. Bahkan jika ingin lebih ideal, lanjut dia, pembiayaan bisa dihitung berdasar program keahlian.
Terkait hal ini, dinas akan melihat lebih detil penganggaran setiap SMK yang diusulkan melalui format isian RKAS. Hudiyono mengaku, rasionalisasi anggaran akan dilakukan berdasar bidang keahlian, program sekolah dan jumlah peserta didik. Di samping itu, pertimbangan yang tidak kalah penting ialah indeks kemahalan yang semula juga digunakan dalam SE Gubernur.
“Dalam satu bidang keahlian saja sebenarnya bisa berbeda kebutuhannya. Misalnya bidang teknik, ada teknik mesin, teknik kendaraan ringan, teknik pengelasan yang kebutuhannya berbeda,” terang dia. Prinsipnya, lanjut Hudiyono, penganggaran memiliki visi untuk pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. [tam]
