Kepala SMPN 1 Situbondo Tatik Krisnawati bersama Kadispendik Achmad Junaidi saat mendampingi Kasatgas KPK RI Guntur Kusmiyano dan staf Anisa Rahmadani. [sawawi]
Ajarkan Kejujuran, Beri Pendidikan Anti Korupsi Semua Mapel
Situbondo, Bhirawa
SMPN 1 Situbondo, tercatat sebagai satu satunya SMP di Kota Santri Situbondo yang mendapat kunjungan istimewa dari KPK RI, Jumat (8/11). Sekolah yang kini dinahkodai Tatik Krisnawati itu menjadi salah satu SMP yang memasukkan (insersi) pendidikan anti korupsi pada semua Mata Pelajaran (Mapel) yang diajarkan kepada siswa setempat.
Dalam kunjungan KPK diwakili Kepala Satgas Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) dan Pemda, Guntur Kusmiyano bersama staf Anisa Rahmadani.
Menurut Kasek SMPN 1 Situbondo, Tatik Krisnawati, pendidikan anti korupsi di semua Mapel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan KPK. Artinya, pelaksanaan insersi pendidikan anti korupsi sudah berjalan sebagaimana mestinya.
“Saat KPK melakukan Monev memberikan penilaian yang baik terhadap pelaksanaan insersi pendidikan anti korupsi. Terutama pada mata pelajaran PKN, matematika dan bahasa indonesia,” terang Tatik Krisnawati.
Tatik memastikan, SMPN 1 Situbondo sudah merealisasikan pembelajaran dan pendidikan anti korupsi pada semua Mapel. Selain itu, Pendidikan anti korupsi juga sudah dimasukkan dalam silabus dan RPP sekolah. Maka diharapkan dengan diselipkan di semua Mapel, siswa SMPN 1 Situbondo kedepan akan memiliki berlaku adil, jujur, bertanggung jawab serta disiplin.
“Kami berharap kedepannya para siswa bisa terhindar dari korupsi. Khusus untuk contoh pendidikan kejujuran siswa dilarang menyontek kepada temannya saat mengerjakan soal soal ujian. Artinya semua tugas harus murni dikerjakan sendiri,” pungkas Tatik seraya mengakui SMPN 1 Situbondo siap mewujudkan sembilan karakter kepada semua siswa seperti ditekankan KPK.
Disisi lain, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) KPK Bidang Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) dan Pemda, Guntur Kusmiyano menegaskan, kedatangan tim anti rasuah di Situbondo ini dalam rangka monitoring penerapan insersi pendidikan anti korupsi di SMPN 1 Situbondo. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari lokus festival pendidikan anti korupsi yang dibungkus dengan roadshow jelajah bus anti korupsi dimana Situbondo menjadi salah satu tuan rumah.
“Jadi secara umum apa yang telah kami dorong bulan lalu sudah terimplementasi dengan baik. Tinggal kita melihat dari sisi pendidikan formalnya. Dalam hal ini bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi harus masuk di mapel pendidikan karakter bangsa,” tegas Guntur.
Guntur juga menjelaskan, implementasi pendidikan anti korupsi tak hanya melibatkan pendidikan umum semata tetapi juga melibatkan pendidikan yang ada di bawah naungan Kemenag. Untuk Situbondo, sesuai dengan data yang ada juga terdapat banyak Ponpes, sehingga KPK ingin melihat sejauh mana implementasi pendidikan karakter pendidikan anti korupsi yang dijalankan di Ponpes Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik.
Dukung Pendidikan Antikorupsi, Pemda Keluarkan Perbup Nomor 22/2019
Kunjungan KPK RI ke Kota Bumi Salawat Nariyah juga dalam rangka mendukung upaya Pemkab Situbondo yang secara resmi melaunching pendidikan anti korupsi kepada siswa. Program unggulan ini dilaksanakan Pemkab Situbondo, sebagai wujud komitmen Bupati dan Wabup Situbondo atas suksesnya program insersi pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah PAUD SD hingga SMP di Kota Situbondo.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Kabupaten Situbondo, Achmad Junaidi, program ini bertujuan untuk pembenahan perilaku siswa sejak dini. Ada beberapa lembaga SD dan SMP yang sudah menjalankan program pendidikan anti korupsi diantaranya SD Al Abror dan SMPN 1 Situbondo.
“Dengan adanya Perbup Nomor 22 Tahun 2019 ini kami bersama siswa dan dunia pendidikan akan termotivasi untuk ikut mensukseskan program pendidikan anti korupsi sejak dini,” papar mantan Kadisnakertrans Kabupaten Situbondo itu.
Masih, kata Junaidi, dirinya menangkap sinyal dengan melaunching kegiatan insersi tentang pendidikan anti koprupsi untuk tingkat PAUD Dikmas dan SMP, akan memiliki dampak yang baik bagi siswa karena juga diselipkan di dalam kurikulum sekolah.
Mantan Kabag Perekonomian itu menegaskan, pemberian pelajaran anti korupsi sejak dini diharapkan siswa akan memiliki pemahaman yang lengkap tentang pencegahan korupsi. [awi]
