Dr H Soekarwo
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim akhirnya resmi mencabut status tanggap darurat penanganan erupsi Gunung Kelud , Jumat (14/3) lalu. selesainya status tanggap darurat ini setelah seluruh proses rehabilitasi rumah dinyatakan tuntas 100 persen per 14 Maret 2013.
“Perbaikan rumah korban Kelud sudah 100 persen tuntas sesuai dengan target. Sehingga penanganan tanggap darurat sudah dinyatakan selesai,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (16/3).
Kendati demikian, pihaknya tetap akan memantau dan memperhatikan masyarakat dan daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud, seperti Blitar, Kediri dan Malang. “Meski tidak diperpanjang, namun kewajiban Pemprov Jatim untuk memperhatikan mereka tetap seperti biasa,” ungkap Pakde Karwo—sapaan lekat Gubernur Soekarwo.
Selama masa tanggap darurat, katanya, jumlah rumah rusak yang dilakukan rehabilitasi terus meningkat. Dari angka sekitar delapan ribu rumah, naik menjadi 12 ribu dan terbaru menjadi 14 ribu lebih rumah.
Hal ini tidak lepas dari banyaknya warga yang berharap adanya perbaikan rumahnya tidak termasuk dalam data awal. Pakde Karwo menilai, itu bukan sebuah masalah dan pemerintah tetap akan membantunya.
“Semula yang terasnya terkena sebagian tidak termasuk data rehabilitasi, tapi karena minta ada perbaikan maka pemerintah juga memperbaikinya. Syukurlah semua sudah terselesaikan,” katanya.
Sedangkan, untuk masalah air bersih bagi penduduk yang semula ditangani pemerintah, kini diambil alih oleh Kostrad di bawah kendali Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo.
Sementara itu, dengan dicabutnya penanganan tanggap darurat bencana Gunung Kelud, maka posko induk penanggulangan erupsi Gunung Kelud di Gedung Negara Grahadi juga ditutup. Sejumlah logistik yang masih tertumpuk di posko juga telah disalurkan ke daerah bencana.
“Posko di Grahadi sudah selesai. Namun data-data dan perkembangan tetap akan dipantau. Sebelum ini masih banyak sumbangan yang masuk dan sekarang kami mohon maaf karena sudah selesai,” katanya. [iib]
