Suara Jokowi – JK di Surabaya Terancam Anjlok

Surabaya, Bhirawa
Penolakan PDIP untuk menutup lokalisasi Dolly, dikhawatirkan akan mempengaruhi suara Jokowi-JK di Surabaya. Bahkan dipastikan pasangan denan nomor 2 yang dfiusung PDIP ini   anjlok, mengingat sebagian besar warga Surabaya mendukung penutupan lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya, Ahmad Imam Mawardi  menegaskan dengan adanya penolakan yang dilakukan PDIP terhadap penutupan lokalisasi Dolly tentunya secara langsung akan berdampak pada suara pasangan Jokowi-JK. Ini karena sebagian besar warga Surabaya dan para alim ulama mendukung penuh atas keputusan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk menutup Dolly.
” Sudah jelas sekali selama ini parpol PDIP menolak penutupan lokalisasi Dolly. Padahal warga Surabaya seluruhnya menginginkan lokalisasi tersebut ditutup. Kalau ini terjadi maka akan mempengaruhi suara Jokowi-JK di Suarabaya,”terangnya saat dihubungi via ponsel,Rabu(18/6).
Pria asli Sumenep Madura ini mengatakan partai PDIP merupakan partai yang bisa dikatakan banci. Ini karena partai dengan banteng moncong putihnya ini  tidak tegas memberikan dukungan atau menolak penutupan. “Ingat yang menutup itu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang notabene  diusung PDIP. Namun sekarang parpolnya justru menolaknya. Ini namanya plin-plan,”terangnya.
Ahmad Imam Mawardi mengaku apa yang dilakukan PDIP yang menolak penutupan lokalisasi Dolly berseberanan dengan  pernyataan Trimedya Panjaitan (Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK) yang menyatakan, bahwa pemerintahan Jokowi-JK melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam, kecuali di Aceh. Padahal penutupan lokalisasi Dolly adalah bagian dari syariat Islam yaitu perangi prostitusi.
” Saya yakin warga yang semula mendukung Jokowi-JK akan kecewa dan mengalihkan dukungan ke Prabowo-Hatta”pungkas Mawardi.
Sementara itu dari lokalisasi Dollyt dipastikan lima Ketua RW di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, menyatakan mundur dari jabatannya sebagai sikap tegas menolak penutupan lokalisasi Dolly. Ancaman itu datang dari Ketua RW 3, 6, 10, 11 dan 12.
Ketua RW 11 Sutohari mengatakan, dia dan empat RW lainnya yang disusul dengan RT yang ada di wilayahkan sepakat untuk mundur. Para RW ini berada di barisan warga, PSK, mucikari, dan tokoh yang menolak penutupan lokalisasi Dolly.
” Kita sudah sepakat akan meletakkan jabatan kita semua sebagai RW dan RT, jika mereka (Pemkot Surabaya) memaksa menutup Dolly, ada sebagian RT yang mbalelo” tegas Sutohari.
Kelima Ketua RW ini akan membuktikan pernyataannya setelah deklarasi penutupan lokalisasi Dolly hari ini. Tentunya, dengan tanpa Ketua RW dan RT, otomatis sudah tidak ada lagi kontrol sosial di masyarakat.
Dengan begitu, aturan-aturan pemerintah yang selama ada di lokaliaasi akan hilang dengan sendirinya. Menurutnya, penutupan Dolly ini adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap warganya.
Terbukti, penutupan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat langsung tidak pernah diajak bicara. ” Pemerintah juga tidak peduli dengan warganya, kenapa kita juga harus peduli,” tegasnya. Cty. [geh]